JEPARA, Mantranews.id – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jepara Pratikno meminta program penanggulangan kemiskinan harus dapat tepat sasaran sehingga benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang tergolong miskin.
“Kebijakan dan strategi dalam program penanggulangan kemiskinan ke depan harus mencapai target penurunan angka kemiskinan di daerah ini. SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) juga harus memperhatikan program kegiatan penanggulangan kemiskinan,” ungkapnya.
Politisi Partai Nasdem ini menerangkan, perhatian dalam penanggulangan kemiskinan ini adalah untuk menurunkan angka kemiskinan pada tahun-tahun yang akan datang. Ia meminta rogram penanggulangan kemiskinan dari dana APBD agar dapat lebih ditingkatkan, khususnya untuk infrastruktur di pedesaan, pengurangan, jumlah desa tertinggal, dan meningkatkan harmonisasi, sinkronisasi, serta sinergitas program kegiatan penanggulangan kemiskinan dengan semua stakeholder terkait.
“Hal tersebut dilakukan supaya dapat tercapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, pelaksana harus bersinergi secara terpadu dan terkoordinasi baik secara vertikal maupun secara horizontal,” katanya.
Selain itu, ia juga meminta kepada OPD terkait agar setiap pengaduan dari masyarakat harus menjadi prioritas dalam setiap pelayanan yang diadukan oleh masyarakat. Ia berharap jangan sampai terjadi pengabaian dalam proses verifikasi dan validasi data.
“Menentukan warga yang masuk dalam klasifikasi miskin dan atau tidak mampu harus ada standarnya, tidak boleh subjektif. Kita harus merumuskan standar yang baik agar semua warga miskin bisa cepat di data,” ujarnya.
Dengan adanya pemetaan, program yang dibuat menjadi lebih tepat sasaran dan lebih dirasakan oleh masyarakat miskin. Tidak hanya itu, mereka juga akan memiliki gambaran jelas daerah mana yang tingkat kemiskinannya tinggi dan program seperti apa yang akan dilakukan.
Selanjutnya, Pratikno mendorong agar setiap pelayanan dan pendataan penduduk miskin harus tepat sasaran sehingga tidak terjadi kesalahan saat pendataan. Adapun dalam proses pendataan kemiskinan bisa dilaksanakan melalui musyawarah desa (Musdes). Pendataan kelurahan melalui RT/RW akan lebih tepat sasaran.
“Menurunkan angka kemiskinan bukanlah pekerjaan yang mudah. Untuk itu diperlukan kerja keras dan komitmen bersama untuk memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat sehingga akan tercipta banyak lapangan kerja serta berkurangnya angka pengangguran juga kemiskinan,” pungkasnya. (Lingkar Network | Tomi Budianto – Mantranews.id)
