PATI, Mantranews.id – Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Syekh Jangkung Pati, Edy Supratno, mendorong mahasiswanya untuk turun jalan menyikapi konstelasi politik saat ini.
Hal itu tak terlepas dari tindakan DPR RI yang sedang menggodok Revisi UU Pilkada. Padahal, revisi UU Pilkada tersebut dinilai dapat menyalahi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pencalonan kepala daerah.
Para pengamat menduga, Wakil Rakyat sengaja melakukan konspirasi politik demi memuluskan langkah Kaesang Pangarep, anak Presiden Joko Widodo, untuk maju di Pilkada 2024.
Merasa turut prihatin dengan kondisi demokrasi Indonesia saat ini, Edy Supratno mendorong mahasiswanya untuk bersama-sama menentang kebijakan yang mempermulus dinasti politik.
“Saya meyakini bahwa selain saya banyak orang yang merasa prihatin. Karena itu saya ajak, mari berani menyatakan sikap. Berani melawan kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat. Kepada mahasiswa-mahasiswa saya di STAI Syekh Jangkung, saya tidak pernah melarang jika kalian ingin turun ke jalan,” ujarnya saat dihubungi lewat videocall , Kamis (22/8/2024).
Edy mengatakan, dirinya mendukung segenap aktivis mahasiswa dan siapa pun yang saat ini sedang berunjuk rasa di depan gedung DPR, di jalan, maupun di tempat-tempat lain.
“Maka saya perlu menyatakan sikap atas situasi politik nasional yang terjadi belakangan ini. Bagaimana tidak? Orang-orang yang digaji pakai pajak rakyat, yang mereka perjuangkan bukan rakyat, melainkan keluarga, dinasti, dan oligarki. Saya menyatakan tegas menolak Rancangan Undang-undang Pilkada yang dilakukan oleh DPR,” papar dia.
Menurutnya, jika revisi UU Pilkada sampai disahkan, maka DPR telah mengabaikan keputusan Mahkamah Konstitusi.
“Jika ini kita biarkan, maka secara tidak langsung kita membiarkan DPR mengajari rakyat untuk mengabaikan keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi,” tandas dia. (Tyo/Bas-Mantranews).
