PATI, Mantranews.id – Rendahnya honor yang diterima oleh guru PAUD di Pati membuat Himpunan Pendidik Anak Usia Dini (Himpaudi) mengadu nasib ke DPRD Pati melalui Komisi D, Selasa (7/1/2025) di ruang paripurna.
Disampaikan oleh Ketua Himpaudi Pati Sudarwati, jika pihaknya selama ini tidak mendapatkan upah yang layak antara Rp 50 ribu hingga Rp 250 ribu. Gaji tersebut dirasa oleh Himpaudi tidak sebanding dengan kinerja guru paud dalam mencerdaskan generasi bangsa.
“Kedatangan kami dalam rangka menyampaikan aspirasi khususnya dalam hal kesejahteraan. Jumlah honor kami masih minim sekali mulai Rp 50 ribu hingga Rp 200 ribu, jadi masih dibawah kata sejahtera,” kata Sudarwati.
Untuk itu mewakili Himpaudi, Sudarwati berharap Bantuan Kesejahteraan atau Bankes yang selama ini sudah diberikan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) bisa menaikan Bankes. Sebab selama ini Bankes yang diterima guru Paud setiap bulannya hanya sebesar Rp 100 ribu.
“Kami harap DPRD dan Disdik memperhatikan. Meskipun sudah ada bantuan kesejahteraan sebesar Rp 100 ribu,” imbuhnya.
Himpaudi juga merasa iri dengan Bankes yang diterima oleh Himpaudi Rembang dan Kudus yang dinilai lebih tinggi ketimbang Pati. Sehingga dengan adanya audiensi ini, pihaknya berharap agar DPRD Pati melalui komisi D bisa merealisasikan aspirasi Himpaudi.
“Harapanya hasil dari audiensi ini bisa lebih meningkatkan kesejahteraan kami para guru paud. Kami minta DPRD bisa menyusun di perubahan anggaran,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua Komisi D Teguh Bandang Waluyo berjanji bakal memperjuangkan aspirasi Himpaudi setidaknya di anggaran perubahan 2025 ataupun di APBD 2026.
Terkait rendahnya Bankes Himpaudi Pati ketimbang daerah lain dikarenakan kebutuhan anggaran Pemkab Pati yang cukup besar berbeda dengan Kudus dan Rembang.
“Kebutuhan anggaran tidak hanya fokus di pendidikan tetapi masih ada yang lain. Tapi kamu percaya pada Bupati yang baru ini pasti diperhatikan. Tapi kami tidak berjanji bakal bisa merealisasikan. Di Banggar pasti kami perjuangkan,” kata Bandang.
Selain itu, Bandang juga meminta kepada Himpaudi untuk bisa melengkapi berkas-berkas administrasi terkait jumlah resmi anggota. Sehingga nanti dalam membuat rumusan anggaran penambahan bantuan, bisa disesuaikan dengan data riil. (Network Lingkar/Mantranews.id)
