PATI, Mantranews.id – Maraknya dugaan penyelewengan dana desa yang terjadi di Kabupaten Pati dinilai oleh aktivis Cahaya Basuki alias Yayak Gundul karena minimnya peranan camat.
Pasalnya, ia menilai keberadaan camat sebagai pemimpin wilayah tingkat kecamatan terbatas dalam mengawasi perputaran anggaran di pemerintah desa.
Untuk itu, pria yang akrab disapa Yayak itu mendesak kepada Pemkab Pati baik dari Tata Pemerintahan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Disperi), dan juga Bupati Sudewo nantinya untuk bisa mengoptimalkan peran camat.
Menurut Yayak, camat yang notabene membawai kepala desa seharusnya memiliki hak untuk mengawasi perputaran anggaran di desa. Mulai dari penggunaan Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), hingga Bankab (Bantuan Keuangan Kabupaten).
Sebab, adanya penyalahgunaan anggaran dari kepala desa seringkali menyeret camat. Padahal, seorang camat tidak tahu menahu perputaran anggaran tersebut.
“Penggunaan Bankeu kabupaten yang diberikan untuk desa harus tepat sasaran. Camat harus dilibatkan untuk mengawasi. Saya mendesak dinas terkait dan juga bupati Sudewo nanti memberi tugas kepada camat untuk pengawalan Bankeu agar tepat sasaran,” ujar Yayak Gundul, Kamis (23/01/2025).
Pengawasan dari camat, kata Yayak, sangat penting sebagai bentuk kontrol kepada kepala desa untuk berhati-hati dalam memanfaatkan anggaran yang masuk desa.
Ia tak ingin, jika ada temuan di masyarakat akan dugaan penyelewengan anggaran desa, camatlah yang selalu menjadi korban dan dikambinghitamkan.
*Ada Bankeu, ada dana desa, ada alokasi dana desa kalau benar-benar dimanfaatkan, desa akan makmur. Tetapi kalau tidak ada pengawasan ya percuma. Camat selama ini kan tidak dilibatkan dalam pengawasan. Akhirnya kalau ada masalah, camat yang disalahkan. Fungsi camat ini harus dimaksimalkan,” tambahnya.
Dari pengawasan tersebut, Yayak berharap camat bisa dilibatkan dalam rencana penggunaan anggaran. Hingga pelaporan ke kabupaten agar semuanya berjalan sesuai anggaran dan tidak melenceng. (Arif Febriyanto/Mantranews.id)
