Berita

Pemkab Pati Ungkap Alasan HPP Gabah Terbaru Sulit Direalisasikan

Pemkab Pati

PATI, Mantranews.id – Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Pati menyebut akan sulit bagi Bulog untuk membeli gabah pasca panen di angka Rp 6.500 per kilogramnya. 

Di mana harga tersebut merupakan Harga Pokok Penjualan atau HPP gabah terbaru yang belum lama ini ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto, melalui Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.

Kabid Distribusi dan Cadangan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan (Distapang) Pati, Aldoni Nurdiansyah menjelaskan, padi pasca panen sebagai komoditas pangan utama di Kabupaten Pati bakal sulit untuk dijual secara langsung di angka Rp 6.500 yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pasalnya, kata dia, Bulog sebagai pembeli dirasa ogah membeli langsung dari petani di sawah karena kadar air pada gabah yang cukup tinggi. Sehingga sangat tidak mungkin dibeli dengan harga Rp 6.500 mengingat harga pasaran beras yang di angka Rp 12 ribu.

“Gabah yang akan dibeli pemerintah dalam hal ini adalah Bulog memang Rp 6500 per kilo. Tetapi tetap memperhatikan kualitas dan kadar air. Tetapi masalah di lapangan, petani melalui kelompok hasil gabahnya kurang sesuai Bulog,” kata Doni, Kamis (30/01/2025).

Selain faktor kadar air, realita di lapangan adalah Bulog belum memiliki perlengkapan yang mumpuni untuk menampung gabah dari petani. Salah satunya adalah mesin pemanas. Di mana mesin pemanas dinilai Doni adalah salah satu komponen penting untuk bisa secepat mungkin mengolah gabah dari petani agar cepat kering.

Untuk itu sebagai pemerintah yang bergerak di bidang cadangan pangan, dirinya mengusulkan agar Bulog bisa bekerjasama dengan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) agar bisa memberikan sosialisasi syarat-syarat gabah bisa dibeli seharga Rp 6.500.

“Bulog belum punya perlengkapan. Strateginya agar petani bisa menikmati harga, Bulog harus kerjasama dengan kelompok tani. Kalau kami hanya bersurat, agar PPL bisa mensosialisasikan bagaimana cara gabah bisa masuk Bulog. Kalau tidak ya harga seadanya,” imbuh dia.

Sehingga untuk saat ini, masih sangat mungkin jika HPP yang ditetapkan oleh pemerintah belum bisa berjalan maksimal. (Arif Febriyanto/Mantranews.id)