PATI, Mantranews.id – Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) belakangan bakal mengembalikan lagi Ujian Nasional atau UN bagi siswa tingkat SD, SMP, dan SMA sebagai bentuk wajib untuk lulus. Wacana ini muncul sebagai bentuk respon dari dihapusnya UN pada saat menteri sebelumnya yakni Nadiem Makarim.
Merespon wacana ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Pati mengaku belum mendapatkan intruksi resmi. Hal itu disampaikan oleh Plt Kepala Tulus Budiharjo melalui Kabid SMP Fauzin Futiarso, Kamis (23/01/2025).
Fauzin mengatakan, jika pengembalian sistem UN masih sebatas wacana. Pasalnya penghapusan UN banyak dinilai masyarakat kurang tepat. Sebab mengurangi semangat peserta didik untuk belajar karena UN tidak menjadi tolak ukur kelulusan.
“Menteri saat ini sedang mengevaluasi kebijakan dari menteri sebelumnya. Di masyarakat memang sudah ramai ada wacana penghapusan ujian nasional dan didukung masyarakat,” kata Fauzin.
Fauzin juga menyebut sampai saat ini belum ada petunjuk resmi dari pusat. Sehingga dimungkinkan untuk tahun ajaran 2024/2025 ini UN belum akan diterapkan sebagai syarat wajib kelulusan.
Jikapun nantinya bakal diterapkan lagi, pelaksanaan UN akan menambahkan beban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pati. Sebab dalam pelaksanaannya, UN memerlukan banyak anggaran mulai untuk pembuatan soal ujian, pengawas, lembar ujian, hingga tenaga ahli.
“Tetapi kan tidak harus langsung, harus ada aturannya yakni Permendikbud. Anggarannya juga diatur. Kalau UN kan ada penganggaran untuk pengadaan soal, tenaga keamanan agar tidak terjadi kebocoran,” tambah dia.
Akan tetapi apapun keputusan Mendikdasmen nantinya, pihaknya selaku instansi yang ada di daerah bakal mengikuti kebijakan yang berlaku. (Arif Febriyanto/Mantranews.id)
