SEMARANG, Mantranews.id – Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono, menyoroti distribusi pupuk di Jawa Tengah (Jateng) yang dinilai masih ketinggalan zaman. Menurutnya, pendistribusian pupuk di 35 kabupaten/kota di Jateng masih menggunakan Kartu Tani, sementara daerah lain sudah meninggalkan sistem tersebut.
“Jawa Tengah ini terkait pupuk sangat jadul sekali. Saya kira perlu satu keputusan yang mana di tahun 2025 ini Kartu Tani tidak diberlakukan lagi. Banyak daerah lain sudah tidak menggunakan Kartu Tani, tapi di Jateng masih tetap memakai,” ujarnya, Selasa (1/1).
Penghapusan Kartu Tani disebut sebagai respons atas aspirasi masyarakat. Sebagai gantinya, petani cukup menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk membeli pupuk, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan penyederhanaan tata kelola distribusi pupuk.
Sudaryono juga menyoroti rendahnya tingkat penebusan pupuk di Jateng pada 2024 yang hanya mencapai 72%. Masalah ini dianggap terkait dengan rumitnya sistem pendataan penerima pupuk.
“Data penerima pupuk seperti nama, alamat, kelompok tani, dan lainnya baru bisa diserahkan oleh Kementerian Pertanian ke Pupuk Indonesia paling cepat bulan April. Proses yang berjenjang ini membuat kita kehilangan waktu dari Januari hingga April, sehingga pupuk tidak tersedia,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa empat bulan awal tahun sangat krusial bagi petani untuk mendapatkan pupuk. Oleh karena itu, Kementerian Pertanian akan memastikan distribusi pupuk lebih lancar mulai 2025.
“Dengan penambahan kuota pupuk nasional menjadi 9,5 juta ton pada 2025, kios akan selalu tersedia dengan pupuk tanpa harus menunggu proses birokrasi yang panjang seperti tahun-tahun sebelumnya,” tambahnya.
Langkah ini diharapkan mampu memperbaiki tata kelola pupuk di Jateng dan meningkatkan produktivitas pertanian di wilayah tersebut.
Sementara itu, Account Executive PT Pupuk Indonesia wilayah Cianjur, Geugeu Sudewi di Cianjur pada Selasa (31/12/2024), mengatakan, selama ini banyak keluhan dari petani terkait sulitnya melakukan penebusan yang dianggap rumit dengan menggunakan kartu tani.
“Penebusan pupuk subsidi di 2025 lebih mudah, petani cukup membawa KTP dan KK ke kios resmi tanpa harus membawa Kartu Tani, untuk membeli pupuk bersubsidi,” katanya.
Untuk penyaluran pupuk bersubsidi 2025, tutur dia, pihaknya sudah melakukan penandatanganan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) dengan kios resmi sehingga dapat dilakukan penyaluran di awal Januari di mana petani cukup membawa KTP dan KK. Sedangkan alokasi pupuk bersubsidi di Kabupaten Cianjur pada 2025 sebanyak 75.859 ton, di mana Pupuk Indonesia wilayah distribusi Cianjur akan menyalurkannya mulai 1 Januari 2025.
“Untuk stok pupuk bersubsidi 2025 baik di Gudang Lini lll Produsen, Gudang Lini lll Distributor, dan Lini lV Kios sudah siap dan cukup untuk penyaluran ke setiap wilayah,” katanya. (Rizky S / Mantranews.id)
