KAB. SEMARANG, Mantranews.id – Kebijakan Work From Anywhere atau WFA bagi ASN berpotensi mengganggu pelayanan di daerah, tak terkecuali di Kabupaten Semarang.
Seperti diketahui bahwa menyusul kebijakan efisiensi anggaran berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, Badan Kepegawaian Negara (BKN) berencana menerapkan formula 2 hari WFA dan 3 hari bekerja dari kantor atau Work From Office (WFO).
Menanggapi kebijakan itu, Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Semarang Wenny Maya Kartika menjelaskan bahwa di wilayah setempat masih menunggu petunjuk dari pusat.
“Belum ada, di Kabupaten Semarang sendiri sampai saat ini seluruh ASN di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Semarang masih bekerja dengan skema WFO seperti biasanya,” ucapnya di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Senin (17/2).
Kendati demikian, Wenny menilai jika kebijakan WFA ini diterapkan kepada seluruh ASN maka diyakini akan terjadi banyak kendala.
“Iya kalau diterapkan sistem WFA ini untuk seluruh ASN di daerah termasuk di Kabupaten Semarang ini pasti akan banyak kendalanya,” ujarnya.
Ia menyebut sejumlah kendala yang bisa dihadapi ASN di Pemkab Semarang jika skema WFA diterapkan di antaranya adalah terkait pemanfaatan teknologi.
“Meski dari Pemerintah Pusat belum ada instruksi pasti soal WFA ASN ini kapan dilakukan, tapi kemungkinan kendala yang dihadapi ASN-ASN di Kabupaten Semarang ini adalah nomor satu memang soal penguasaan teknologi informasi yang masih kurang, khususnya di desa-desa,” jelasnya.
Menurutnya, penerapan sistem WFA bagi ASN ini juga berpotensi akan mempengaruhi pelayanan kepada masyarakat.
“Jika WFA ini dijalankan tentu akan berdampak kepada pelayanan publik yang selama ini sudah dijalankan maksimal oleh Pemkab Semarang melalui skema WFO,” imbuhnya.
Disinggung soal dampak dari adanya pemangkasan anggaran hingga menyebabkan banyaknya pegawai honorer yang dirumahkan, Wenny menyebut di Kabupaten Semarang belum berdampak.
“Memang untuk honorer ini masih perlu pembahasan yang cukup panjang. Harapan kami tentu tidak ada pemberhentian honorer di Kabupaten Semarang seperti yang sudah terjadi kepada teman-teman honorer di pemerintah pusat,” imbuhnya. (Hesty Imaniar | Mantranews.id)
