Berita Pemerintahan Politik

Pembangunan Pasar Weleri Kendal Tak Akan Terdampak Efisiensi

Ketua DPRD Kendal, Mahfud Sodiq. (Arvian Maulana | Mantranews.id)

KENDAL, Mantranews.idAdanya kebijakan efisiensi anggaran tidak akan berdampak pada pembangunan Pasar Weleri Tahap II tidak akan terdampak efisiensi anggaran.

 Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kendal Mahfud Sodiq menegaskan bahwa sejumlah program prioritas di Kabupaten Kendal tidak akan terdampak efisiensi.

Adapun program-program itu di antaranya Masjid Agung Kendal, Youth Center, pembangunan lanjutan Pasar Weleri, dan pembangunan lain.

“Yang kita rumuskan, misal perjalanan dinas kita sepakat ada penyesuaian efisiensi. Program prioritas yang itu sudah disepakati oleh DPRD, kami berharap agar tidak kena dampak,” ujar Mahfud, Selasa (18/2).

Menurutnya, pembangunan masjid Agung dan Kendal Sport Center masih butuh anggaran kurang lebih Rp 10 miliar.

“Sementara, untuk Pasar Weleri saya lupa besarannya berapa. Karena itu harus bangun lagi dan itu anggarannya sekitar Rp 60 miliar. Nah kelihatannya anggaran yang terpangkas nanti tidak sampai segitu,” beber Mahfud Sodiq. 

Sementara, ia membeberkan bahwa proyek yang berpotensi terdampak yakni infrastruktur. Di mana anggarannya berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

“Infrastruktur yang terpotong baru DAK dan berapa persennya kita juga belum tahu untuk yang di Kendal. Yang APBD juga kita belum tahu besarannya, karena belum dirapatkan,” jelas dia. 

Sebelum menetapkan besaran anggaran yang dilakukan pemangkasan, pihaknya akan menggelar rapat penentuan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). 

“Dalam waktu dekat ini kami akan rapat untuk efisiensi bersama badan anggaran dan TAPD. Yang jelas memang ada beberapa program yang terdampak,” imbuhnya.

Sebelumnya, Pj Sekda Kendal, Agus Dwi Lestari menegaskan kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat dinilai tidak akan mengganggu anggran program prioritas yang menyasar kepada masyarakat.

“Saya rasa yang penting tidak mengganggu kinerja pemerintahan. Kita tunggu penjabaran dari menteri. Sepertinya hanya unsur penunjang misalnya perjalanan dinas, bimtek, rapat. Kalau kinerja tidak,” kata Agus. (Arvian Maulana | Mantranews.id)