JAWA TENGAH, Mantranews.id – Komisi IX DPR RI menggelar rapat dengan Badan Gizi Nasional (BGN) Senin (3/2). Ada beberapa aspek yang harus dilaksanakan BGN untuk menyukseskan Makan Bergizi Gratis (MBG).
Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto menyampaikan pentingnya penerbitan payung hukum berupa peraturan presiden atau instruksi presiden dalam rangka memperkuat pelaksanaan program MBG.
Menurutnya, hal ini menjadi langkah strategis untuk memastikan program tersebut terlaksana dengan baik, tepat sasaran, dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.
“Penerbitan peraturan presiden atau instruksi presiden akan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak terkait dan memastikan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, serta masyarakat dalam menjalankan program ini,” ungkap Edy.
Politisi PDI Perjuangan ini menambahkan selain payung hukum, peningkatan tata kelola dan transparansi dalam pelaksanaan program MBG sangat penting. Hal ini untuk memastikan bahwa program yang dilaksanakan dapat diakses secara transparan oleh masyarakat dan berjalan sesuai dengan prinsip akuntabilitas.
“Transparansi dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program MBG akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Perlu saling koreksi,” jelas Edy.
Lebih lanjut, Legiselator Dapil Jawa Tengah III itu menyoroti perlunya perbaikan dalam strategi komunikasi publik yang lebih terarah dan strategis.
“Komunikasi yang baik adalah kunci untuk memastikan bahwa masyarakat memahami dengan jelas tujuan dan manfaat dari program MBG. Oleh karena itu, kami mendesak pemerintah untuk memperbaiki cara berkomunikasi, agar informasi tentang program ini dapat diterima dengan baik oleh semua lapisan masyarakat,” ujarnya.
Edy juga menyampaikan bahwa perlu komunikasi publik yang baik agar masyarakat mengetahui bagaimana tujuan BGN dan kebermanfaatan MBG.
Ia juga menekankan pentingnya sinkronisasi data penerima target MBG dengan pihak-pihak terkait. Tujuannya agar penyaluran bantuan dapat tepat sasaran.
“Koordinasi antara berbagai instansi sangat diperlukan untuk memastikan data penerima bantuan akurat dan valid, sehingga tidak ada yang tertinggal atau salah sasaran,” ucapnya.
Terakhir, terkait dengan rekrutmen pegawai, khususnya Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Edy menekankan perlunya dilakukan rekrutmen yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Rekrutmen ASN PPPK harus dilaksanakan dengan transparansi dan akuntabilitas, sehingga tenaga kerja yang direkrut benar-benar memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program MBG,” pungkasnya.
Ia berharap, dengan perbaikan-perbaikan yang diusulkan tersebut, program MBG dapat memberikan dampak yang lebih besar bagi kesejahteraan masyarakat. (Mantranews.id)
