BLORA, Mantranews.id – Kuota LPG subsidi 3 kilogram (kg) di Kabupaten Blora tahun 2025 menurun dibanding tahun sebelumnya. Hal itu diungkapkan oleh Kepala Dinas Perdagangan Koperasi (Dindagkop) dan UKM Blora melalui Kepala Bidang (Kabid) Perdagangan Siti Mas’amah di Blora, Jawa Tengah, baru-baru ini.
Pada tahun 2024, Kabupaten Blora menerima 7.913.666 tabung LPG 3 kg. Sementara tahun 2025, kuota untuk Kabupaten Blora menyusut menjadi 7.770.333 tabung atau setara 23.311 metrik ton.
“Artinya, terdapat pengurangan sebanyak 143.333 tabung,” ucapnya.
Lebih lanjut, total itu nantinya akan didistribusikan ke 10 agen yang ada di Kabupaten Blora, yaitu di Kecamatan Blora dan Cepu masing-masing ada empat agen, Kecamatan Jati dan Bogorejo, masing-masing satu agen.
Setelahnya, dari setiap agen akan mendistribusikan ke seluruh pangkalan yang ada di Kabupaten Blora.
“Ada sebanyak 996 pangkalan yang terdaftar di Kabupaten Blora,” kata Siti.
Menurutnya, permasalahan pengiriman LPG dari agen ke pangkalan adalah perjanjian antara pangkalan dengan agen. Bukan menjadi wilayah kewenangan Dindakop UKM Blora.
Sehingga Dindakop UKM Blora tidak dapat memantau kuota LPG setiap pangkalan yang telah diberikan kepada pangkalan.
“Itu ranahnya hubungan bisnis antara agen dengan pangkalan. Jadi pengirimannya seminggu berapa kali dan kuota yang dimiliki pangkalan tidak diketahui,” jelasnya.
Lalu, kata Siti, bilamana adanya libur panjang yang berimbas pada terhambatnya pendistribusian dan kelangkaan LPG 3 kg.
Pihak Dindakop UKM Blora, kata dia, selalu mengupayakan penambahan kuota fakultatif LPG Subsidi melalui surat yang dikirimkan ke pihak Pertamina.
“Tetapi kewenangan (penambahan kuota) ada di pihak Pertamina. Mau dikasih tambahan atau tidak dikasih itu kewenangan Pertamina,” jelas Siti Mas’amah.
Dikatakan, guna mencapai bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri, Dindagkop UKM Blora telah memohon kepada Pertamina untuk memperlancar distribusi dan ketersediaan LPG 3 kg.
“Kami sudah sampaikan (ke Pertamina), sehingga distribusi menjelang Ramadhan. Selain itu kami juga mohon ketersediaannya juga. Kami hanya sebatas itu, kewenangan sepenuhnya di Pertamina,” ucapnya.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa pihak Dindagkop UKM Blora memiliki keterbatasan pengawasan, yaitu hanya berakhir di pangkalan LPG resmi.
“Kalau harga LPG subsidi sudah keluar dari pangkalan, maka sudah bukan kewenangan kami (Dindakop UKM Blora),” tegasnya.
Pihaknya menekankan hanya empat golongan yang dapat membeli LPG 3 kg. Hal itu tertuang pada Perpres 104/2007 & 38/2019. Di antaranya rumah tangga, usaha mikro, nelayan sasaran, dan petani sasaran.
“Semua PNS tidak diperkenankan membeli LPG subsidi (sesuai edaran Gubernur Jawa Tengah),” tuturnya.
Selain ASN, kata dia, ada delapan kategori usaha yang dilarang menggunakan LPG 3 kg. Di antaranya usaha restoran, hotel, binatu atau laundry, batik, peternakan, pertanian, tani tembakau, dan jasa las.
Ia mengimbau masyarakat tidak perlu panik untuk melakukan stok LPG 3 kg di rumah. Menurutnya kebiasaan panik tersebut dikhawatirkan berimbas pada kelangkaan LPG 3 kg.
“Nggak usah memaksakan melakukan stok LPG di rumah. Nanti ada pengiriman terus,” tegasnya. (CAK – Mantranews.id)
