KAB. SEMARANG, Mantranews.id – Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Semarang menilai bahwa keberadaan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih tak terlalu penting.
Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih yang rencananya akan dibentuk oleh Presiden RI Prabowo Subianto berjumlah 70.000 Kopdes menuai sejumlah pro-kontra di kalangan para kepala desa.
Bahkan muncul seruan untuk menggelar demo dari kades yang ada di Kabupaten Purworejo untuk menolak program Kopdes, karena dinilai akan mengganggu program-program desa yang lain.
Sementara itu, di Kabupaten Semarang, Kades juga mengaku jika program Kopdes Merah Putih belum terlalu penting untuk desa-desa. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Kades Kalisidi, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, Dimas Prayitno Putra. Ia menilai bahwa program tersebut belumlah terlalu penting.
Menurutnya, jika melihat draft rencana pembangunan Kopdes Merah Putih ini sudah ada dan masuk Undang-Undang Desa yang sudah ada di tahun-tahun sebelumnya.
“Jadi kalau menurut saya, ini prinsipnya sebetulnya hanya pembaharuan kata saja. Akhirnya, menjadi kesan bahwa pemerintah itu berlebihan soal rencana pembangunan Kopdes Merah Putih ini, karena di draft yang kami terima pun ini belum dijelaskan juga prinsip-prinsip dibangunnya sebuah koperasi, misal harus berjumlah anggota sekian, dan aturan koperasi lainnya,” katanya, Senin (10/3).
Dimas yang juga merupakan Sekretaris Hamong Projo, Kabupaten Semarang ini menyatakan, jika dasar rencana dibangunnya Kopdes Merah Putih yang diterima olehnya justru menyasar pada pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang ada di desa-desa, yang sebetulnya adalah tugas BUMDes yang selama ini sudah berjalan di desa-desa.
Meski diakuinya, jika BUMDes selama ini tidak menyentuh kegiatan yang bersifat mikro ekonomi warga desa, termasuk tidak ada simpan pinjam.
“Dan di edaran-edaran soal Kopdes yang memang belum jadi aturan ini, kalau saya lihat kesannya semua desa itu pasti menghasilkan banyak produk, menghasilkan SDA, seolah semua desa itu menghasilkan produk-produk pertanian, yang ujungnya untuk mendukung swasembada pangan dari program pemerintah pusat. Padahal ‘kan tidak semua desa penghasil pertanian, ini yang rancu bagi saya,” jelasnya.
Dimas menyebut, program Kopdes Merah Putih ini membuat ambigu. Apakah BUMDes akan dilebur menjadi Kopdes, atau keduanya berdiri sendiri-sendiri.
“Memang belum bisa ditebak bagi kami yang menjalankan pemerintahan desa ini. Belum penting-penting sekali diadakan di desa, tapi bisa juga Kopdes ini bermanfaat untuk menghidupkan, misal seperti Koperasi Unit Desa (KUD) yang sudah mati 30 tahun sejak reformasi ya, sekarang berdiri lagi, dirintis sebagai embrio, dengan melibatkan warga, tapi ‘kan tidak harus ditangani dengan dana yang besar dulu,” tegasnya.
Ia berpendapat, jika anggaran pemerintah yang besar langsung dimasukkan koperasi, ia rasa tidaklah bijak. Sebab, kebutuhan dasar di desa-desa saat ini masih sangatlah banyak.
Ia berkata, pemerintah boleh membuat edaran rencana pembangunan dan membuat kebijakan berskala nasional untuk desa yang memang dianggapnya penting di pemerintahan yang baru ini.
“Tapi tolonglah, jangan hanya rencana, surat edaran, dan kebijakan-kebijakan yang diterapkan di desa-desa itu hanya mengejar popularitasnya saja, misal goal yang mereka inginkan saja, tapi lihat dulu kendala apa saja yang ada di desa-desa ini, dan ketentuan-ketentuan lainnya,” imbuhnya.
Disinggung soal isu yang beredar tentang rencana demo besar-besaran yang akan dilakukan para kades terkait rencana tersebut, Dimas menegaskan hal tersebut tidaklah benar.
“Tidak demo besar-besaran, nanti jadinya kontraproduktif, justru adanya perwakilan asosiasi masing-masing di pemerintahan desa ini melakukan audiensi dengan pemerintah pusat sejak awal Maret sebelum puasa kemarin. Jadi tidak ada demo besar-besaran ya, kalau dari kami ada diwakilkan dari teman-teman di Papdesi untuk suarakan audiensi ini, tapi justru tidak sepenuhnya soal Kopdes ini, tapi justru soal tema pemerintah yang mengangkat soal ketahanan pangan,” pungkasnya. (Hesty Imaniar | Mantranews.id)
