JAKARTA, Mantranews.id – Masyarakat layak ketar-ketir. Terutama masyarakat yang masuk kategori keluarga miskin dan berharap besar pada bantuan sosial (bansos). Sebab, adanya program efisiensi anggaran oleh Presiden Prabowo Subianto juga berlaku di Kementerian Sosial (Kemensos). Lembaga pemerintah yang membidangi bansos bagi masyarakat miskin ini juga kena efisiensi anggaran hingga Rp 1,3 triliun.
Lantas bagaimana nasib program bansos usai anggaran Kemensos kena pangkas demikian besar?
Menjawab kekhawatiran masyarakat, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menegaskan pemangkasan anggaran di Kementerian Sosial sebesar Rp 1,3 triliun tak akan berdampak pada program bantuan sosial atau bansos.
Pria yang akrab disapa Gus Ipul itu bahkan memastikan Presiden Prabowo Subianto tak akan memotong anggaran bansos, namun justru berpeluang untuk menambah dana bansos. Hal itu ia katakan saat dijumpai di Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, pada Rabu (5/3).
Menurutnya, presiden sangat memprioritaskan bantuan sosial, terutama bagi masyarakat yang berada dalam kategori miskin ekstrem. Oleh karena itu, ia memastikan program yang bersentuhan dengan rakyat akan tetap berjalan, bahkan berpotensi mendapatkan tambahan anggaran.
“Insya Allah kita akan mengikuti apa yang telah menjadi keputusan presiden, itu dulu. Yang kedua kita identifikasi hal-hal yang memang sesuai instruksi presiden tersebut. Kita akan periksa, kita akan menyesuaikan,” katanya.
Pihaknya juga menegaskan, apapun yang menjadi kebijakan Presiden, tak akan memengaruhi bantuan kepada masyarakat miskin.
“Insya Allah, apapun yang kita lakukan tidak akan mengganggu program-program pokok dari Kementerian Sosial. Jadi akan kita sesuaikan seperti pembelian ATK, dan lain-lain, kita akan sesuaikan,” jelasnya.
Ia menekankan, tak ada pemotongan anggaran untuk bansos. Bahkan dimungkinkan untuk ditambah. Karena hal itu sejalan dengan program Presiden Prabowo untuk menyejahterakan rakyat.
“Karena yang bansos tidak ada pemotongan, yang bansos itu cash, transfer langsung, jadi tidak ada yang dipotong oleh presiden. Bahkan kalau memang memungkinkan, presiden malah akan menambah. Jadi yang menjadi bantuan-bantuan untuk rakyat itu diprioritaskan oleh presiden, yang dikurangkan ini ‘kan hal-hal yang mungkin bisa dialihkan, masih memungkinkan untuk dialihkan, dan hal-hal yang kaitannya dengan operasional semua sudah tau-lah,” tambahnya.
Lebih lanjut ia mengatakan, untuk program prorakyat sama sekali tidak dikurangi. Bahkan presiden itu sedang memikirkan bagaimana bisa ditambah.
“Terutama mereka yang katakanlah miskin ekstrem, itu betul-betul perhatian presiden, ya kita akan coba, nanti Pak Sekjen mana yang paling mungkin, pokoknya semua peluang akan kita manfaatkan agar kita bisa lebih efisien,” tegasnya.
Meski begitu rencana menambah anggaran bansos ini masih menunggu finalisasi data tunggal sosial ekonomi nasional yang rencananya rampung pada bulan ini. Data tersebut akan menjadi acuan untuk pemetaan penerima bansos dan jenis intervensi yang akan dilakukan oleh pemerintah. (WIRA / Mantranews.id)
