JAKARTA, Mantranews.id – Sekretaris Jenderal Gerakan Anti Narkotika (Granat) sekaligus politisi senior Partai Golkar, Firman Soebagyo, mengecam tindakan Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC) yang menangkap mantan Presiden Filipina, Rodrigo Duterte.
Penangkapan ini dilakukan atas dugaan keterlibatan Duterte dalam pembunuhan terkait kebijakan ‘perang melawan narkoba’ selama masa kepemimpinannya. Firman mempertanyakan dan menyoroti komitmen lembaga HAM internasional dalam upaya pemberantasan peredaran narkotika.
“Sebenarnya lembaga HAM internasional itu berpihak kepada bandar narkoba atau gerakan anti narkoba?” tanyanya kepada wartawan, Selasa (18/2/2025).
Ia menegaskan bahwa setiap negara memiliki kedaulatan dalam menegakkan hukum dan tidak boleh ada pihak yang mengintervensi jika kebijakan tersebut bertujuan melindungi rakyatnya.
“Kalau upaya pencegahan di sebuah negara dinyatakan sebagai pelanggaran HAM, maka kesimpulannya lembaga HAM berpihak kepada bandar narkoba?” ujar Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI itu.
Menurut Firman, peredaran narkotika merupakan ancaman global yang harus ditangani dengan tegas. Oleh karena itu, negara memiliki hak untuk menegakkan hukum terhadap penyalahgunaan obat-obatan terlarang.
“Ketika sebuah negara terancam oleh maraknya narkoba yang merusak sumber daya manusianya, maka kedaulatan negara perlu ditegakkan,” tegas anggota Komisi IV DPR itu.
Firman juga meminta lembaga HAM internasional untuk tidak terlalu jauh mengintervensi kebijakan suatu negara dalam menekan peredaran narkotika.
“HAM jangan berlaku membabi buta. Karena dampaknya akan merugikan kalau narkoba terus beredar dan merusak SDM-nya,” pungkas Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia, Firman Soebagyo.
Diketahui, Kepolisian Filipina menangkap mantan Presiden Rodrigo Duterte berdasarkan surat perintah Mahkamah Pidana Internasional (ICC) yang menyelidiki kebijakan perang melawan narkoba. Duterte ditangkap oleh aparat di Bandara Manila tak lama setelah kedatangannya dari Hong Kong. (Mantranews.id)
