BLORA, Mantranews.id – Honor atau bayaran Kader Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan Sub PPKBD di Kabupaten Blora selama berbulan-bulan tidak dibayarkan.
Joko (Bukan Nama Asli) yang juga menjadi seorang kader PPKBD menuturkan, mereka menerima SK yang berlaku setahun dengan ketentuan honor yang telah ditetapkan.
“Sebelum 2024 itu 200 ribu per bulan. Kemudian pada 2024 naik jadi 300 ribu per bulan,” jelasnya, Kamis (20/3).
Ia mengaku selama tahun 2024, pihaknya bersama teman-teman kader yang lainya, hanya menerima honor hingga Agustus. Dengan honor per bulan Rp 300 ribu. Sementara honor pada September-Desember 2024 tak dibayarkan.
“Padahal kan penganggaran satu tahun. Masak ini cuma dibayarkan sampai bulan Agustus,” ujarnya.
Setelahnya, sambung dia, para kader lainya kebingungan atas nasib honor yang tidak kembali dibayarkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dalduk dan KB). Padahal tugas setiap kader selalu terselesaikan setiap bulannya.
“Tetep buat laporan, bekerja sampai Desember,” singkatnya.
Menurutnya, jika dikalkulasikan, dari 1.000 lebih kader dikalikan dengan Rp 300 ribu, maka honor yang menunggak sebanyak Rp 300 juta. Bila kemudian dikali dengan jumlah penunggakan honor selama 4 bulan, maka uang yang tidak dibayarkan itu totalnya sekitar Rp 1,2 miliar lebih.
Sementara itu, Kepala Dalduk KB Blora, Ahmad Nur Hidayat mengungkapkan, pihak Dinas memang tidak sanggup membayar honor para kader tersebut. Sebab, saat ini kekurangan anggaran.
“Iya memang kami gak bisa membayar (Honor Kader) di bulan September. Sudah kami sampaikan terkait ketidaksanggupan kami untuk membayar. Dan itu sudah diterima mereka. Tahun 2025 ini sudah dimulai kerja lagi,” jelasnya. (cak/Mantranews.id)
