PATI, Mantranews.id – Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati Narso mengingatkan kepada seluruh jajaran pemerintahan desa (pemdes) untuk proaktif dalam melakukan pelayanan publik kepada masyarakat.
Pasalnya, pihaknya belum lama ini menemukan adanya sejumlah kantor desa yang diisi oleh satu perangkat saja. Padahal, menurut Narso, pelayanan desa menjadi tugas utama perangkat desa.
“Kemarin kami sidak (inspeksi mendadak) ke beberapa desa, kami temukan beberapa masalah di sana. Yang pertama, itu hanya ada satu perangkat yang berada di kantor balai desa,” kata Narso di Pati, Jawa Tengah, Rabu (12/3/2025).
Pihaknya mengaku sangat kecewa dengan adanya temuan tersebut di sejumlah kantor desa. Apalagi, kekosongan kantor desa dinilai dapat memicu ketidakpercayaan masyarakat terhadap kepala desa beserta perangkat desa.
Politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga menyayangkan dihapuskannya sistem absen menggunakan fingerprint (sidik jari). Sebab hal tersebut membuat perangkat desa berangkat ke kantor seenaknya dan tidak tertib dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Maka dari itu, dirinya berharap setelah adanya sidak ini bisa menggugah kinerja para perangkat desa supaya tertib dalam bekerja.
“Dari sisi kehadiran, yang biasanya absen menggunakan fingerprint, di sana sudah tidak ada. Jadi pola absennya itu rapel, tidak setiap hari absen. Jadi itu ada dua masalah yang kami temukan di Desa Jatisari, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati,” jelasnya.
Di samping itu, pihaknya juga bakal melaporkan temuan ini kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dispermades) agar bisa ditindaklanjuti. Setidaknya bisa diberikan sosialisasi bahkan jika perlu ada sanksi bagi perangkat desa yang bekerja seenaknya. (ARIF FEBRIYANTO – Mantranews.id)
