Semarang, Mantranews.id – Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ahmad Luthfi menyoroti permasalahan krusial terkait penurunan muka air tanah di wilayah Pantura yang sudah mencapai 8-14 sentimeter (cm) per tahun, yang menyebabkan banjir dan rob di pesisir.
Hal itu ia sampaikan saat mengumpulkan para bupati/wali kota dan stakeholder di wilayahnya dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Senin (26/5/2025).
“Problem di Jawa Tengah dengan adanya El-Nina itu sangat krusial. Penurunan air tanah di wilayah Pantura sudah cukup mengkhawatirkan,” ujarnya dalam kegiatan yang mengusung tema “Meneguhkan Posisi Jawa Tengah sebagai Lumbung Pangan Nasional” tersebut.
Luthfi menegaskan tidak ingin banjir di wilayah pesisir Demak, Grobogan, dan Pemalang terus berlarut-larut, hanya dengan mengandalkan rencana jangka panjang yang sudah ada.
“Tadi sudah kita paparkan terkait dengan normalisasi sungai. Kita akan bahas yang menjadi jangka pendeknya,” kata Luthfi.
Selain itu, Luthfi menekankan perlunya upaya preventif yang maksimal. Salah satu langkah nyata yang akan dilakukan adalah penanaman mangrove secara masif di daerah pesisir yang rawan abrasi.
“Bagi bupati dan wali kota yang mempunyai garis pantai, kita akan melakukan penanaman mangrove bersama-sama dalam rangka pencegahan,” ucapnya.
Tak hanya itu, kata Luthfi, ada beberapa hal yang perlu dikerjakan secara bersama-sama antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota sampai tingkat desa. Juga keterlibatan instansi terkait seperti Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), dan lainnya.
Penanganan jangka pendek dan menengah itu juga meliputi pendidikan kepada masyarakat, rumah apung, bantuan-bantuan kepada masyarakat, relokasi warga ke beberapa tempat, dan sebagainya.
“Tidak bisa kerja sendiri. Kita harus teamwork, karena ada hal krusial yang harus ditindaklanjuti,” ujarnya.
Luthfi menambahkan, salah satu upaya dalam penanganan banjir dan rob di wilayah Demak dan Kota Semarang adalah jalan tol. Anggaran dari pemerintah pusat senilai Rp10,9 triliun tersebut sudah ada dan tinggal dieksekusi. Tol itu juga akan difungsikan sebagai giant sea wall. Selain itu, juga akan dibangunkan kolam retensi.
Lebih lanjut, Luthfi juga mengungkapkan rencana evaluasi terhadap Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Air Tanah. Ia meminta evaluasi dilakukan setiap tiga bulan, bukan setahun sekali, demi mencegah eksploitasi air tanah secara berlebihan.
“Jangan satu tahun, terlalu lama. Setiap 3 bulan kita evaluasi, sehingga minimal penyerapan air tanah tidak membabi buta,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan agar tidak ada pembangunan di garis pantai yang bisa mempercepat penurunan air tanah.
“Karena rata-rata jalur Pantura seperti di Batang, Pemalang, Kendal, dan Semarang itu jalannya berada di pinggir pantai. Sekarang banyak yang hilang dan habis,” tambahnya.
Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin menambahkan, perlu dilakukan normalisasi sungai dan penanganan massal untuk mengatasi banjir dan rob di wilayahnya. Sebab, aliran sungainya mengalir di beberapa daerah, baik di Demak, Grobogan, maupun Semarang.
Penanganan itu tidak semuanya bisa dilakukan tahun ini, tapi perlu dianggarkan dan dikerjakan secara multiyear.
“Tadi ada usulan, di antaranya Sungai Dombo Sayung dan Sungai Pelayaran, yang akan menjadi prioritas kami,” ucapnya.
Gus Yasin, sapaan wagub, juga meminta agar di wilayah-wilayah yang sering banjir, selalu tersedia pompa air, agar penangannya bisa dipercepat.
Sementara itu, Kepala BBWS Pamali-Juwana, Fikri Abdurachman mengatakan, rob dan banjir di Sayung, Demak sebagian akan tertangani dengan pembangunan Tol Semarang-Demak sebagai tanggul. Di luar itu, juga ada rencana untuk pembuatan tanggul laut lain yang saat ini masih dicarikan anggarannya.
Menurut Firki, salah satu faktor banjir dan rob di daerah Sayung, Demak karena terjadi sedimentasi sungai. Akibatnya, air rob dan hujan dengan intensitas tinggi tidak bisa mengalir dengan lancar. (Rizky Syahrul | Hms | Mantranews.id)
