Berita Pemerintahan

Wacana Pemindahan Pusat Pemerintahan Kabupaten Semarang Makin Menguat

Ngesti Nugraha : Bupati Semarang (Hesty Imaniar | Mantranews.id)

KAB. SEMARANG, Mantranews.id – Rencana pemindahan pusat pemerintahan Kabupaten Semarang yang saat ini ada di Kecamatan Ungaran, pindah ke Bawen-Tuntang telah dikaji.

Bupati Semarang Ngesti Nugraha menuturkan bahwa rencana pemindahan ibu kota ini menjadi salah satu fokus pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Semarang tahun 2025-2029.

“Kajian sudah ada di kami, artinya segala upaya dilakukannya pemindahan pusat pemerintahan ini diharapkan bisa berada di sekitar Bawen dan Tuntang bisa terlaksana,” katanya, belum lama ini.

Selain kajian, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Semarang dengan Direktur PT Perkebunan Nusantara (PTPN) I Regional 3 telah bersepakat menggunakan lahan milik PTPN menjadi pusat pemerintahan.

“Lahan yang rencananya akan ditempati sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Semarang ini adalah lahan milik BUMN, yaitu PTPN 1 Regional 3,” ungkap dia.

Saat ditanya lokasi pasti untuk dibangun pusat pemerintahan, Ngesti menegaskan bahwa pihaknya belum bisa membeberkan secara gamblang.

“Belum bisa dipastikan titiknya di mana. Kalau disampaikan pasti harganya akan jadi jauh lebih tinggi. Tapi kita berharap ada di sekitar wilayah Bawen-Tuntang. Maka dari itu, kami saat ini berupaya secara bertahap untuk membeli tanah,” bebernya.

Lebih lanjut, soal anggaran yang digelontorkan untuk rencana pemindahan pusat pemerintahan ini, Bupati Semarang mengakui kebutuhannya sangat besar.

Yang pertama, kaitannya dengan ketersediaan tanah ini jelas cukup besar anggarannya untuk membeli tanah. Maka dari itu, ini kami lakukan secara bertahap, di mana kami sudah melakukan rencana di tahun 2025 ini akan membeli tanah secara bertahap,” tegasnya.

Anggaran yang dikeluarkan itu termasuk untuk membeli lahan guna pengembangan pelayanan publik. Nantinya, dana tersebut akan diambil dari dana aset Pemkab Semarang yang terdampak pembangunan jalan hingga ganti rugi aset Pemkab dari PLN.

“Maka dari itu, saat ini yang paling prioritas akan segera kami lakukan ada kesiapan pengadaan lahan atau tanahnya dulu, baru nanti bertahap pelan-pelan merambat ke soal persiapan anggaran pembangunannya, artinya memang kami lakukan secara bertahap,” tukasnya. (Hesty Imaniar | Mantranews.id)