Kab. Semarang, Mantranews.id – Ratusan warga Dusun Kalilateng Kulon dan Kalilateng Wetan, Desa Mluweh, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, menghadapi kenyataan pahit. Upaya swadaya mereka untuk membangun jembatan penyeberangan di atas Sungai Loning yang sangat vital sebagai akses harian, terancam berhenti di tengah jalan karena kekurangan dana.
Jembatan sepanjang lebih dari 20 meter itu sangat dibutuhkan warga untuk menuju Masjid Baiturrohman, serta sekolah RA, MTs, dan MI Ma’arif di Dusun Kalilateng Kulon.
Selama ini, tanpa jembatan, anak-anak sekolah dan warga harus menuruni serta mendaki tebing bibir sungai setinggi 5 meter.
“Ada mungkin 30-an orang lebih setiap harinya harus menyeberang Sungai Loning ini, kasihan ‘kan warga yang setiap harinya harus menyeberang tapi tidak ada aksesnya. Bahkan, banyak warga yang harus terjatuh saat menuruni tebing sisi samping sungai itu,” ungkap Ketua RT 06 RW 02 Dusun Kalilateng Kulon, Sayadi (56), pada Kamis (12/6/2025).
Dibeberkannya bahwa untuk membangun jembatan impian ini, warga membutuhkan dana sekitar Rp 150 juta. Sejak Mei 2025 lalu, warga dari dua RW dan 17 RT telah menggalang dana swadaya seikhlasnya dan berhasil mengumpulkan sekitar Rp 100 juta.
Dana tersebut sudah digunakan untuk pembangunan fondasi dan tiang penyangga. Namun, sisa dana yang dibutuhkan masih sangat besar.
“Kalau tidak ada tambahan uang swadaya yang terkumpul kembali, ya sementara harus diberhentikan dulu,” kata Sayadi lesu.
Ia berharap ada perhatian dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Semarang untuk membantu melengkapi dana pembangunan jembatan ini.
Terpisah, Bupati Semarang Ngesti Nugraha menyampaikan apresiasi dan terima kasihnya atas inisiatif swadaya warga.
Namun, ia menjelaskan bahwa pemerintah terkendala aturan jika harus membantu pembangunan jembatan yang sudah berjalan dengan dana swadaya.
“Kami baru saja menerima informasi bahwa pembangunan jembatan ini sudah dikerjakan secara swadaya, dan jika kami membantu saat ini dengan anggaran Pemkab Semarang, kami khawatir nanti akan menumpuk, dan jika dilanjutkan dari APBD nanti akan justru tumpang tindih dan bisa jadi temuan Badan Pengawasan Keuangan (BPK),” tegas Ngesti Nugraha. (Hesty Imaniar | Mantranews.id)
