Semarang, Mantranews.id – Walikota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti, resmi meneken nota kesepakatan terkait perumahan bersama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
Penandatanganan MoU ini berlangsung pada Jumat, 20 Juni 2025, di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang.
Kesepakatan strategis ini bertujuan untuk menyatukan data dan mempercepat pemenuhan kebutuhan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) serta Aparatur Sipil Negara (ASN) di seluruh Jawa Tengah. Fokus utamanya adalah memastikan data yang lengkap dan akurat dari Badan Pusat Statistik (BPS) menjadi acuan utama.
Data BPS Jadi Kunci Utama Penyaluran Bantuan Perumahan
Agustina Wilujeng menegaskan pentingnya kebijakan berbasis data ini dalam menyalurkan program hunian.
“Ini adalah contoh kebijakan berbasis data melalui peranan BPS. Tentunya Pemerintah Kota Semarang sangat menyambut baik dan akan menggunakan data dari BPS sebagai acuan agar tepat sasaran. Khususnya dalam memberikan bantuan perumahan kepada masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR,” ujarnya.
Ia menambahkan, Kementerian PKP dan Pemprov Jawa Tengah telah menyiapkan berbagai strategi pendukung, termasuk pemutakhiran data BPS.
Langkah-langkah lain meliputi kemudahan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), upaya pencegahan deadlock, serta kolaborasi dengan berbagai pihak terkait.
“Semangat ini demi peningkatan kualitas hidup masyarakat. Harapannya tidak ada yang dirugikan. Baik itu masyarakat, pemerintah, dan pengusaha, serta roda perekonomian melalui pembangunan perumahan terus bergulir,” tutur Agustina.
Semarang Siap Dukung Target 350 Ribu Unit Rumah Nasional
Saat disinggung mengenai rencana kementerian untuk meningkatkan target penyaluran rumah dari 220.000 unit menjadi 350.000 unit pada tahun 2025, Wali Kota Agustina Wilujeng menyatakan kesiapannya.
“Berapa pun kami siap,” tegasnya, menunjukkan komitmen Pemkot Semarang dalam mendukung program perumahan nasional.
Agustina kembali menekankan bahwa data BPS akan menjadi fondasi utama dalam mengidentifikasi keluarga yang benar-benar layak menerima bantuan perumahan atau kepemilikan rumah murah.
“Data BPS Kota Semarang nanti akan menjadi titik awal penetapan sasaran program menjadi data valid. Dan itu yang akan kami jalankan pertama kali sebelum menentukan skema perumahan terbaik untuk masyarakat,” pungkasnya. (Lingkar Media Group Network)
