Semarang, Mantranews.id – Kolaborasi besar terjalin di Semarang untuk mempercepat penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan ASN Pemda di Jawa Tengah.
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, 35 bupati/wali kota, Badan Pusat Statistik (BPS RI), Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), serta Bank Jateng, menandatangani kesepakatan penting terkait pemutakhiran data perumahan.
Penandatanganan yang berlangsung di Gedung Grhadika Bhakti Praja pada Jumat (20/6/2025) ini disambut baik oleh Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi.
Ia menegaskan bahwa inisiatif pemerintah pusat ini sejalan dengan program Pemprov Jateng, “Satu KK Satu Rumah Layak Huni,” yang bertujuan menuntaskan kebutuhan rumah bagi warganya.
Luthfi memaparkan, Pemprov Jateng sedang berupaya keras mengurangi angka backlog (kebutuhan rumah yang belum terpenuhi) masyarakat miskin sebanyak 310.855 unit.
“Dengan bupati/wali kota, kita hari ini memvalidkan data. Tidak hanya kewajiban pemerintah pusat, provinsi, tapi semua stakeholder kita libatkan, Baznas, CSR, dan pihak ketiga. Semuanya bisa mengikis kebutuhan rumah yang bagian dari unsur miskin ekstrem di tempat kita,” tutur Mantan Kapolda Jateng itu.
Sejak 2022 hingga 2024, program penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) telah menjangkau total 1.408.100 unit rumah, berkat intervensi dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, serta dukungan CSR swasta.
Untuk tahun 2025 saja, program penanganan perumahan di Jawa Tengah ditargetkan sebanyak 26.356 unit. Angka ini berasal dari berbagai sumber, termasuk APBD Provinsi Jateng (17.510 unit), Bankeu Pemdes (17.000 unit), dan sisa backlog (510 unit). Kontribusi juga datang dari APBD Kabupaten/Kota (6.776 unit) dan CSR swasta (2.070 unit).
“Provinsi Jawa Tengah sudah mempunyai program Satu KK Satu Rumah Layak Huni. Ini kita ambil dari fiskal yang kita sisihkan. Tahun 2025, RTLH akan kita bangun 17 ribu rumah. Harapannya lima tahun ke depan, tidak ada lagi rumah miskin ekstrem di tempat kita,” tegas Luthfi.
Dirjen Bidang Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Kementerian PKP, Aziz Andriansyah, menekankan vitalnya data akurat dalam program ini.
“Pendataan jadi hal penting, karena dari data tersebut kebijakan bisa diarahkan. Kita bisa mengetahui kemiskinan ekstrem berapa, kebutuhan perumahan, data RTLH berapa, dan siapa yang harus menerima. Sehingga tidak salah sasaran dalam penyaluran,” jelas dia.
Aziz juga menyebut bahwa Kementerian PKP sedang berjuang untuk menambah kuota rumah subsidi hingga total 350 ribu unit secara nasional.
“Ini kesempatan untuk seluruh stakeholder bergandengan tangan, gotong royong, untuk mengurangi angka backlog, dan ending-nya kita mengentaskan kemiskinan,” pungkasnya. (Lingkar Media Group Network)
