PATI, Mantranews.id – Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUTR) Kabupaten Pati Riyoso, tidak memenuhi surat audiensi yang dilayangkan oleh Ormas Mantra di kantor setempat, Senin (4/8/2025). Dalam surat permohonan audiensi yang dilayangkan pada Kamis (30/7/2025) lalu itu, Ormas Mantra pimpinan Cahaya Basuki alias Yayak Gundul, hendak mempertanyakan kebenaran dari peruntukan kenaikan pajak PBB 250% yang disebut untuk perbaikan dan pembangunan infrastruktur jalan.
Yayak pun merasa kecewa dengan sikap yang ditunjukkan oleh Riyoso selaku kepala DPUTR saat hendak diklarifikasi kebenaran hal tersebut. Padahal di masyarakat saat ini bertanya-tanya, apakah kenaikan pajak PBB 250% ini benar digunakan untuk perbaikan jalan di tahun 2025 ini.
“Saya mempertanyakan, apa benar memperbaiki jalan tahun 2025 ini bersumber dari dana kebaikan pajak 250 persen, hanya itu. Karena di medsos saya menjanjikan ke masyarakat akan kami klarifikasi ke kepala DPUTR bukannya ke bupati. Pak Riyoso itu pengecut, dia mau sembunyi dari tanggungjawab. Setahu kami, dana itu (perbaikan jalan) itu sudah dianggarkan dari tahun kemarin. Saya mau klarifikasi pakai surat resmi, kenapa dia menghindar, tidak ada surat balasan,” kata Yayak.
Dalam agenda di kantor DPUTR Pati yang dijaga sejumlah aparat kepolisian itu, Ormas Mantra hanya ditemui oleh ajudan Riyoso dan dikatakan yang bersangkutan menyambut kunjungan kerja Gubernur Ahmad Lutfi di Pendopo Kabupaten Pati.
Yayak juga meragukan kapabilitas Riyoso yang saat ini juga menjabat sebagai Pj Sekda menggantikan Jumani. Pasalnya, seorang Sekda seharusnya berani terbuka terhadap siapa saja tanpa memandang latar belakang masyarakat.
“Tidak satupun pejabat DPU, baik itu sekertaris atau bendahara yang mau menemui, jadi kami ditemui pejabat biasa. Ada apa dengan kepala DPUTR Pati, padahal saat ini dia juga sudah menjadi Pj Sekda. Jadi saya meragukan apakah dia punya sifat amanah ke masyarakat tidak, justru malah melebihi bupati. Dulu saja responnya baik, sekarang baru jadi PJ sekda saja sombongnya bukan main,” tambahnya.
Karena tak mendapatkan jawaban yang jelas, Yayak bersama Ormas Mantra bakal melakukan audiensi ke kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk mempertanyakan peruntukan kenaikan pajak ini. (red)
