PATI, Mantranews.id – Puluhan warga Desa Tlogosari Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Desa Tlogosari, Rabu (20/8/2025) menggeruduk kantor desa setempat dalam rangka mempertanyakan anggaran desa mulai dari dana desa, alokasi dana desa, bondo deso, hingga bantuan keuangan desa yang sampai saat ini belum jelas peruntukannya.Warga datang dengan membawa sejumlah poster dan spanduk sebagai bentuk kekecewaan atas kepemimpinan kepala desa Ali Rohmat yang dinilai tidak memperhatikan masyarakat.
Berdasarkan surat audiensi yang dilayangkan oleh koordinator aksi Zainal Arifin, dipertanyakan penggunaan dana desa tahap I tahun 2025 sebesar Rp 436 juta yang hingga kini belum jelas peruntukannya. Selain itu, ada sejumlah anggaran lain yang diduga disalahgunakan oleh kepala desa.
“Mengingat sudah cairnya dana desa tahap I bulan Maret 2025 lewat kasi pembangunan sebesar Rp 436 juta, lewat kasi kesra Rp 40 juta, kaur umum Rp 8 jutax dan bondo deso tahun 2024 sebesar Rp 212 juta yang sampai saat ini belum jelas dajntidak adanya transparansi penggunaannya,” tulis Zainal Arifin.
Sementara itu Abdul Qosim, perwakilan warga menduga anggaran yang seharusnya bisa digunakan untuk pembangunan desa itu disalahgunakan oleh kepala desa. Pasalnya berdasarkan hasil audiensi bersama dengan perangkat desa dan BPD (Badan Permusyawaratan Desa), diketahui jika anggaran yang sudah turun diminta oleh Kades.
Hal inilah yang dinilai warga kurang tepat. Apalagi, kasus semacam ini juga terjadi di tahun-tahun sebelumnya yang mana sudah dilaporkan ke Inspektorat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dispermades).
“Ini adalah keresahan warga yang selama ini terjadi, seperti anggaran yang sudah turun tetapi realisasi belanja belum ada. Jadi kami ingin memberikan stigma positif di masyarakat untuk perangkat desa, kenapa uang yang sudah masuk ke kas desa malah diberikan ke kepala desa. Uang desa itu diminta kepala desa, dan sudah dikonfirmasi oleh perangkat desa bersama BPD totalnya kurang lebih Rp 1 miliar,” kata Qosim.
Warga pun menuntut ada kejelasan dan transparansi terkait anggaran desa. Jika memang terjadi permasalahan internal didalam pemerintah desa, warga berharap ada keterbukaan publik sehat bisa diselesaikan secara kekeluargaan.
“Tuntunanya ada pembangunan, kalau ada apa-apa ya dikomunikasikan segera dieksekusi. Desa kita itu bisa dibilang tertinggal daripada desa lain, sehingga harus ada kejelasan,” tandasnya. (red)
