PATI, Mantranews.id – Yayak Gundul kembali mengungkapkan alasan kuat di balik keputusannya mundur dari rencana aksi demonstrasi pada 13 Agustus 2025.
Menurutnya, arah tuntutan aksi sudah melenceng jauh dari tujuan awal. “Saya tidak jadi demo karena tuntutan utama demo itu tujuannya menuntut pembatalan kenaikan PBB, dan sama Pak Sudewo dibatalkan, ya berarti sudah mutlak berhasil,” ungkapnya melalui sambungan WhatsApp (11/8)
“Tuntutan itu berhasil sebelum demo, jadi untuk apa demo? Permasalahan sebenarnya adalah PBB, kenapa PBB sudah diturunkan, masih hebohnya kayak gitu,” sambung Yayak.
Yayak menegaskan, berdasarkan pengamatannya, ada perubahan tujuan aksi yang mengarah pada agenda politik. Bahkan Ia mengaku sudah melaporkan temuannya kepada tim Bupati Pati.
“Saya sudah laporkan ke timnya Pak Bupati, demo di tanggal 13 Agustus nanti, ada oknum (internal pejabat pemkab) yang menjadi dalangnya ide melengserkan Pak Bupati dengan menunggangi warga yang demo,” kata Yayak yang menolak menyebut secara eksplisit mengenai siapa oknum tersebut.
Tak hanya itu, Yayak pun mengaku, keputusan mundurnya dari rencana demo justru membuatnya menjadi sasaran hujatan dan fitnah.
“Saya diburu, dihujat, difitnah, dibilang saya dapat uang 1 miliar lah, bahkan 2 miliar lah. Sampai diburu gitu kan menyesatkan,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan keprihatinannya terhadap situasi yang dialami Bupati Pati. “Aku betul-betul kasihan sama Pak Bupati. Timnya juga diam semua, nggak jelas. Luar biasa itu Bapak Bupati diserang kayak gitu,” terangnya.
“Tapi dengan mundurnya saya ini dan terbukti dalam tiga hari ini banyak orang yang menyatakan tidak ikut demo, ya Alhamdulillah,” lanjut Yayak.
Meski begitu, Yayak menegaskan dirinya tidak serta-merta membela pribadi Bupati Pati.
“Bukannya saya membela Pak Bupati, enggak. Memang perjuangan awal itu adalah penurunan pajak PBB yang naik 250% dan itu sudah berhasil,” pungkasnya.
Pernyataan Yayak ini menambah babak baru dalam polemik aksi penolakan kenaikan PBB-P2 di Pati. Dugaan adanya pihak internal pemerintah daerah yang menunggangi aksi untuk tujuan politik dipastikan akan menjadi sorotan publik menjelang rencana aksi 13 Agustus mendatang. (red)
