PATI, Mantranews.id – Surat Kerja (SK) pengangkatan Atik Kusdarwati sebagai Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Pati beberapa waktu lalu dipertanyakan oleh Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB). Mereka menduga ada dugaan unsur nepotisme dalam pengangkatan istri Bupati Sudewo tersebut sebagai ketua PMI.
“Kami minta SK ketua PMI, ada dugaan nepotisme dalam pemerintahan Kabupaten Pati,” ujar koordinator AMPB Supriyono alias Botok.
Menanggapi adanya permasalahan ini, pakar hukum yang juga ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Djoeang Fatturahman, mengaku tidak masalah jika Atik Kusdarwati yang merupakan istri Bupati Pati saat ini menjabat sebagai ketua PMI.
Ia justru mengaitkan polemik ini dengan pemerintahan sebelumnya. Sebab di era bupati Haryanto, ketua PMI justru dipegang bupati sendiri yang artinya ada jabatan ganda yang dipegang oleh kepala daerah.
“Soalnya ada pemainya, kalau yang mau dipermasalahkan kebijakan dan sifatnya bupati, maka bupati sebelumnya lah yang pantas untuk digantung, karena banyak kesalahanya,” kata Fatur, Jumat (26/9/2025).
Fatur juga menyebut jika Atik cukup berkompeten untuk mengemban amanah sebagai ketua PMI, sebab memiliki latar belakang pendidikan di bidang kedokteran.
“Bupati sekarang lagi memberikan amanah kepada ibu (Atik Kusdarwati) uintuk menahkodai PMI diianggap nepotisme, padahal dia punya kompetensi (dokter). Tapi pada waktu bupati sebelumnya mau yang jadi siapa saja dianggap lumrah,” tandasnya. (Arif Febriyanto – Mantranews.id)
