Berita

Soal Efisiensi TKD Tahun 2026, PCNU Pati Sarankan Ini ke Bupati Sudewo

Efisiensi TKD

PATI, Mantranews.id – Pemerintah pusat berencana melakukan efisiensi TKD atau transfer anggaran ke daerah pada tahun 2026. Kebijakan ini dikhawatirkan dapat mengganggu jalannya pemerintahan daerah dan berdampak terhadap pelaksanaan program prioritas.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Pati, KH. Yusuf Hasyim, meminta Bupati Pati Sudewo untuk tidak panik dalam menyikapi kebijakan efisiensi tersebut. Ia menyarankan agar pemerintah daerah dapat memanfaatkan dana zakat yang selama ini dikelola oleh Baznas sebagai alternatif sumber pendanaan program prioritas.

Menurutnya, langkah ini lebih tepat dibandingkan menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) seperti yang dilakukan pada tahun 2025.

“Pati ini kan mayoritas muslim, pemberdayaan zakat ini luar biasa. Kalau pemerintah bisa mengatur zakat ini potensinya luar biasa dan harus amanah dikelola baik. Kalau (menaikan) pajak, sebenarnya masyarakat tidak terlalu masalah kalau wajar. Kalau naik itu bertahap saya rasa tidak masalah. Kalau kemarin kan langsung tinggi, jadi masyarakat timbul gejolak,” ujar KH Yusuf, Sabtu (18/10/2025).

Selain itu, KH Yusuf juga meminta Pemkab Pati mengurangi kegiatan yang bersifat seremonial dan membatasi kunjungan kerja yang dinilai tidak memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

“Pak Bupati dan OPD-OPD kami harap mengutamakan skala prioritas dan tidak terlalu banyak melakukan hal-hal yang sifatnya seremonial seperti kunjungan kerja yang memakan banyak anggaran tetapi tidak dinikmati masyarakat umum. Pegawai harus puasa, kencangkan ikat pinggang, berpikir kemaslahatan umat,” tambahnya.

Lebih lanjut, KH Yusuf mendorong agar dalam pembahasan APBD 2026, Pemkab bersama DPRD tetap memprioritaskan pembangunan infrastruktur jalan yang dinilai masih banyak mengalami kerusakan.

Ia menilai perbaikan infrastruktur menjadi fondasi utama pembangunan daerah yang berpengaruh pada berbagai sektor seperti ekonomi, wisata, pertanian, dan perdagangan.

“Kami memang mendapatkan informasi bahwa saat ini sudah ada pembahasan APBD tahun 2026. Melihat situasi kondisi di pemerintahan ini ada efisiensi, kami berharap masyarakat bisa diprioritaskan. APBD 2026 harus betul-betul dirancang sedemikian rupa untuk kemanfaatan bagi masyarakat. Terutama infrastruktur, selama ini kan tidak tergarap dengan baik padahal berpengaruh besar,” tutupnya. (Arif Febriyanto – Mantranews.id)