PATI, Mantranews.id – Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin, menyetujui rencana pinjaman daerah sebesar Rp 90 miliar yang diajukan Bupati Sudewo kepada Kementerian Keuangan. Pinjaman tersebut direncanakan untuk percepatan perbaikan infrastruktur, khususnya jalan, pada tahun 2026.
“Prinsip kami jelas karena penggunaan dan arahnya sudah jelas uang Rp 90 miliar, kemudian fakta pendukung sudah lengkap kami di DPRD yang mendukung. Untuk membangun Kabupaten Pati ini harus ada kebersamaan yang baik antara legislatif dan eksekutif,” kata Ali, Rabu (19/11/2025) usai audiensi di ruang sidang paripurna.
Ali menjelaskan bahwa usulan tersebut telah dikomunikasikan oleh Bupati Sudewo dan mendapatkan persetujuan bersama DPRD. Ia menilai nilai pinjaman Rp 90 miliar tergolong kecil dibandingkan daerah lain.
“Pak Bupati mengambil sikap minta persetujuan DPRD Pak Bupati hutang Rp 90 miliar. Dibandingkan dengan tetangga kita Grobogan dan Blora mereka lebih besar. Mudah-mudahan dengan rencana baik pak bupati infrastruktur di Kabupaten Pati akan cepat selesai,” imbuhnya.
Menurut Ali, kebutuhan perbaikan infrastruktur Pati masih mendesak, terutama untuk penanganan jalan rusak akibat curah hujan tinggi. Selain itu, keterbatasan APBD 2026 serta adanya pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) membuat pinjaman menjadi opsi yang tidak dapat dihindari.
“Jalan itu rusak akibat dari curah hujan yang tinggi maka harus dibangun terlebih dahulu. APBD Kabupaten Pati kan terbatas, kemudian transfer dari pusat ada pengurangan cukup banyak ketimbang waktu covid,” tandasnya.
Bupati Sudewo menegaskan bahwa pinjaman daerah merupakan langkah strategis untuk mempercepat pembangunan tanpa membebani masyarakat. Ia memastikan seluruh beban cicilan ditanggung pemerintah.
“Pinjaman daerah itu supaya kondisi jalannya baik, segera dirasakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Dengan demikian, pergerakan perekonomian itu bisa menjadi lebih lancar dan pinjaman tersebut dalam pembayarannya, cicilannya itu tidak memberikan beban kepada masyarakat sedikit pun,” jelas Sudewo.
Ia menyampaikan bahwa pembayaran cicilan akan dimulai pada 2027 hingga 2029 dengan nilai sekitar Rp 32 hingga Rp 33 miliar per tahun. (Arif Febriyanto – Mantranews.id)
