PATI, Mantranews.id – Ketua DPRD Kabupaten Pati Ali Badrudin menolak menandatangani permintaan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) terkait pembebasan Botok Cs dari tahanan Polda Jateng. Ali menjelaskan penolakan tersebut karena kasus ini tidak terkait politik.
Ali menegaskan, “Pasalnya, ditahannya Botok Cs dikarenakan ulah mereka sendiri bukan karena politik ataupun pemerintahan. Sehingga yang bisa diajak rekonsiliasi dalam perkara ini adalah pihak kepolisian sebagai Aparat Penegak Hukum (APH) yang menetapkan Botok Cs sebagai tersangka.”
Ia menambahkan, “Aliasi minta DPRD Kabupaten Pati untuk menjadi penggas. Pada prinsipnya kami mendukung rekonsiliasi. Tapi penggagasnya monggo. Kami tidak mempersulit. Tapi kalau kami diminta penggagas, kami minta (izin) fraksi lain dan Forkopimda Kabupaten Pati. Kami tidak mau dibilang intervensi.”
Ali mengungkapkan pihaknya mendukung upaya rekonsiliasi agar pentolan AMPB, Botok, Teguh Istiyanto, dan tahanan demo Pati bisa bebas. Namun, ia enggan menjadi penggagas karena tidak ingin dianggap melakukan intervensi terhadap proses hukum.
Perwakilan AMPB Kecewa dengan Keputusan Ketua DPRD Pati
Sementara itu, perwakilan AMPB, Novi, menyatakan kecewa atas keputusan pimpinan DPRD yang tidak menandatangani rekonsiliasi. Menurutnya, wakil rakyat bisa membantu meringankan atau membebaskan Botok Cs.
Novi menjelaskan, pihaknya telah mengumpulkan tandatangan, nama terang, dan KTP dari masyarakat, lalu mencoba menggandeng DPRD.
“Saya sudah bertemu dengan Pak Ali ketua dewan, intinya tidak ada jawaban pasti. Mau menunggu sampai kapan lagi, hampir satu bulan. Pak Ali bilang bahwa penangkapan ini tidak jelas, tapi saya minta tandatangan untuk penangguhan, saya minta untuk mengumpulkan tandatangan nama dan KTP. Saya minta tandatangan dari wakil kami, tapi pada mentah semua tidak ada yang berani,” ujarnya.
Karena upaya ini gagal, Novi menambahkan, AMPB akan melakukan langkah lain untuk melanjutkan rekonsiliasi pembebasan Botok Cs. (Arif Febriyanto – Mantranews.id)
