PATI, Mantranews.id – Satuan Tugas Pengawas (Satgas) program Makan Bergizi Gratis (MBG) Kabupaten Pati akan menelusuri penyebab mandeknya transfer anggaran dari pusat ke Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi atau SPPG Tanjungsekar, Kecamatan Pucakwangi. Langkah tersebut disampaikan Ketua Satgas MBG Pati, Risma Ardhi Chandra, usai rapat paripurna di Kantor DPRD Pati, Senin (15/12/2025).
Chandra menyebutkan, persoalan keterlambatan anggaran tersebut dimungkinkan terjadi akibat permasalahan di tingkat pusat, yakni di Badan Gizi Nasional (BGN). Ia memastikan pihaknya akan segera melakukan pengecekan agar permasalahan tersebut dapat segera diketahui dan ditindaklanjuti.
“Biasanya itu dari MBG pusat, jadi ada laporan terkait pelaksanaan MBG. Penutupan dan pembukaan itu semua dari MBG pusat. Nanti kita tindak lanjuti ada masalah apa,” ungkap Chandra yang juga menjabat sebagai Wakil Bupati Pati.
Menurut Chandra, persoalan mandeknya anggaran bukan hanya terjadi di Kabupaten Pati, melainkan juga dialami sejumlah daerah lain. Ia meminta pengelola SPPG, khususnya Ketua Yayasan, untuk lebih proaktif berkomunikasi dengan Satgas di tingkat kabupaten maupun dengan tim pusat BGN.
“Nanti coba kita telusuri. Ada beberapa dana tidak cair itu biasanya MBG ini dananya biasanya lewat yayasan. Yayasan baru masuk ke mitra. Nah, yang Pucakwangi ini yayasan sendiri atau mereka bermitra kita enggak tahu. Nanti coba kita cross check,” imbuhnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin, menilai keterlambatan transfer dana dari BGN ke SPPG kemungkinan disebabkan oleh kesalahan teknis di tingkat pengelola SPPG.
“Ini mungkin ada satu kesalahan teknis. Mungkina saja ketika memasukan perencanaan agak lambat atau ada sistem baru. Kan banyak juga SPPG yang berjalan,” imbuh Ali.
Ali berharap pengelola SPPG dapat segera menemukan solusi atas persoalan tersebut. Jika diperlukan, DPRD Pati akan meminta Komisi D untuk melakukan inspeksi mendadak ke lokasi SPPG terkait. (Arif Febriyanto – Mantranews.id)
