KUDUS, Mantranews.id – Komisi D DPRD Kabupaten Kudus menyoroti data Tunjangan Kesejahteraan Guru Swasta (TKGS) untuk tahun anggaran 2026 yang dinilai berpotensi tidak tepat sasaran. Sorotan tersebut disampaikan Ketua Komisi D, Mardjianto, usai pertemuan dengan Dinas Pendidikan, Inspektorat, dan tim verifikator dari Universitas Muria Kudus (UMK) pada Selasa (2/12).
Mardjianto mengungkapkan bahwa berdasarkan laporan tim verifikator UMK, terdapat sekitar 333 guru yang tidak masuk dalam data calon penerima bantuan kesejahteraan tahun depan. Ia menilai temuan ini ironis, mengingat bantuan tersebut sangat dinantikan para guru yang memiliki honor bulanan relatif kecil.
Jika temuan itu tidak segera ditindaklanjuti, Mardjianto khawatir akan terjadi sisa lebih anggaran (Silpa) pada pos anggaran TKGS.
“Kita tunggu karena APBD sudah digedok. Angkanya Rp 111 miliar kayaknya cuma kepakai Rp 106 miliar, itu laporan dari dinas dan verifikator,” kata dia.
Komisi D mendorong tim verifikator untuk melakukan pendataan ulang agar program dapat tepat sasaran. Ia menegaskan DPRD tidak ingin program Bupati Samaani dalam meningkatkan kesejahteraan guru menjadi tidak tepat sasaran akibat lemahnya pengawasan.
Ia menambahkan, setelah ada kejelasan terkait data TKGS, pihaknya akan segera menyampaikan laporan sebagai bentuk keterbukaan informasi publik.
“Pihak kami menginginkan faktual biar lebih tajam. Maka kami minta verifikator diperpanjang agar kami turun ke bawah, kemarin itu hanya 10 persen. Nanti ada perubahan kita komunikasikan lagi, anggaran kita siapkan,” tandasnya. (Arif Febriyanto – Mantranews.id)
