PATI, Mantranews.id – Belasan ribu nelayan dan pelaku usaha perikanan dari berbagai daerah di Indonesia berencana menggelar aksi unjuk rasa di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Kamis (18/12/2025). Aksi tersebut dilakukan untuk menyampaikan aspirasi sekaligus menagih janji politik Presiden Prabowo Subianto terkait kesejahteraan nelayan.
Ketua Solidaritas Nelayan Indonesia (SNI), Hadi Sutrisno, mengatakan aksi damai tersebut akan diikuti nelayan dan pelaku usaha perikanan dari sejumlah wilayah. Menurutnya, aksi ini bukan bentuk perlawanan terhadap pemerintah, melainkan upaya menyampaikan harapan agar sektor perikanan mendapat perhatian serius.
“Aksi damai nelayan dan pelaku usaha perikanan nanti, adalah untuk menagih janji Prabowo/Gibran. Saat pemilu lalu, capres dan cawapres berkominten akan membantu usaha perikananan. Aspirasi SNI bukan untuk menentang pemerintah. Melainkan meminta Presiden agar memberikan dukungan serius terhadap masa depan perikanan nasional. Nelayan hanya berharap dapat bekerja dengan tenang dan mendapatkan kepastian usaha,” ungkap Hadi Sutrisno, Senin (15/12/2025).
Hadi yang berasal dari Desa Bendar, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, menyebutkan setelah menyampaikan aspirasi di kantor KKP, massa aksi berencana bergerak menuju Istana Negara. Para nelayan juga akan membawa spanduk dan banner sebagai bentuk penyampaian kegelisahan terhadap sejumlah kebijakan yang dinilai belum sepenuhnya berpihak pada masyarakat pesisir dan pelaku usaha perikanan.
Solidaritas Nelayan Indonesia Bakal Gelar Aksi Damai di Jakarta
Selain menagih janji politik, para nelayan meminta pemerintah meninjau kembali rencana naturalisasi kapal asing agar tidak berdampak negatif terhadap nelayan lokal. Mereka juga menyoroti kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) yang dinilai masih menimbulkan kekhawatiran akan tergesernya nelayan dari wilayah tangkap tradisional.
Isu lain yang disuarakan dalam aksi tersebut meliputi penyesuaian beban biaya operasional, seperti Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), retribusi daerah, serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) laut yang dinilai memberatkan nelayan dan pelaku usaha perikanan.
“Perlu pembentukan Tim Investigasi Perikanan untuk memastikan kebijakan sektor perikanan berjalan transparan, bersih, dan berpihak pada kepentingan nasional,” ujarnya.
Hadi menegaskan aksi unjuk rasa akan dilaksanakan secara tertib dan bertanggung jawab. Ia juga menyatakan keyakinannya bahwa pemerintahan Prabowo–Gibran akan mendengarkan serta menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan para nelayan. (Arif Febriyanto – Mantranews.id)
