KENDAL, Mantranews.id – Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kendal Agus Dwi Lestari menilai bahwa kebijakan efisiensi anggaran hanya menyasar unsur penunjang pemerintahan.
“Saya rasa yang penting tidak mengganggu kinerja pemerintahan. Kita tunggu penjabaran dari menteri. Sepertinya hanya unsur penunjang misalnya perjalanan dinas, bimtek, rapat. Kalau kinerja tidak,” tuturnya, Senin (17/2).
Pihaknya pun belum melakukan efisiensi di tingkat daerah. Sebab masih menunggu surat dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengenai dasar hukum dan pos-pos anggaran mana yang akan dilakukan efisiensi.
“Kemarin itu (efisiensi) hanya untuk kementerian dan lembaga non-kementerian atau di level pusat. Untuk daerah tentunya kita menunggu edaran dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri),” beber Pj. Sekda Kendal itu.
Namun demikian, pihaknya sudah melakukan pemetaan dan inventarisasi alokasi anggaran mana saja yang nantinya kemungkinan akan dipangkas, sembari dasar hukum tertulis dari Kemendagri
“Kita harus wait and see. Kita berhentikan dulu sementara sambil menunggu kebijakan yang akan diturunkan pusat dalam waktu dekat ini. Jangan sampai nanti kita gas semua ternyata ada efisiensi,” tandasnya.
Ia pun menilai bahwa efisiensi anggaran tidak akan mengganggu anggaran untuk program-program prioritas yang menyasar masyarakat. (Arvian Maulana | Mantranews.id)
