Karanganyar, Mantranews.id – Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan bahwa upaya pencegahan dan penanganan bencana di wilayahnya membutuhkan gotong royong dan kebersamaan dari seluruh elemen masyarakat.
Pernyataan ini disampaikannya di hadapan ribuan peserta Jambore Nasional ke-3 Relawan Muhammadiyah Aisyiyah yang baru-baru ini digelar di Wonder Park, Tawangmangu, Karanganyar.
Luthfi mengapresiasi kesamaan sikap dan tindakan para relawan sebagai garda terdepan dalam tanggap bencana. Ia mencontohkan keberhasilan Indonesia mengatasi pandemi COVID-19 berkat asas gotong royong yang menjadi ciri khas bangsa.
“COVID-19 menjadi bencana manusia yang harus kita renungkan, khususnya bagi relawan saat ini. Indonesia mampu dan dunia mengakui, karena kita punya azas gotong royong yang dimiliki oleh seluruh masyarakat Indonesia,” ujar Luthfi.
Oleh karena itu, seluruh elemen masyarakat, mulai dari pemerintah, TNI, Polri, dokter, relawan, hingga berbagai profesi lainnya, harus memiliki kepekaan (sense of crisis) yang sama terkait kebencanaan.
“Tidak perlu disuruh ketika ada bencana, langsung tanggap dan respons cepat harus nomor satu,” tegasnya.
Peran Krusial Relawan dan Sinergi Pentahelik
Jambore Nasional ke-3 Relawan Muhammadiyah Aisyiyah ini diikuti oleh sekitar 1.356 peserta dari 30 provinsi se-Indonesia, membuktikan bahwa relawan adalah garda terdepan dalam penanganan bencana. Gubernur Luthfi berharap jambore ini dapat mempererat kesiapsiagaan relawan di wilayah masing-masing.
“Cucuk lampah tanggap bencana adalah relawan. Mereka harus jadi pionir dalam menangani bencana. Ingat bencana, maka Anda adalah garda terdepan dalam menangani masalah,” kata Luthfi.
Senada dengan Gubernur Luthfi, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Suharyanto, juga menekankan pentingnya kebersamaan dan gotong royong dalam tanggap bencana. Menurutnya, penanganan bencana harus dilakukan secara pentahelik, melibatkan berbagai pihak.
“Kami menyadari penanganan bencana tidak bisa ditangani oleh salah satu pihak saja. Tadi Pak Gubernur Jateng menyampaikan harus gotong royong, harus bekerja sama. Itu betul sekali,” jelas Suharyanto.
Sekretaris Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Abdul Mu’ti, menambahkan bahwa Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) dan Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana (LLHPB) Pimpinan Pusat Aisyiyah dibentuk sebagai bentuk kehadiran organisasi dalam tanggap bencana, memastikan di mana ada bencana, maka di sana ada MDMC.
Data Bencana dan Kewaspadaan Jawa Tengah
BNPB mencatat, hingga 23 Juni 2025, telah terjadi 1.713 kejadian bencana alam di Indonesia. Jawa Barat memimpin dengan 243 kejadian, disusul Jawa Timur (199), dan Jawa Tengah (162).
Suharyanto bahkan mengapresiasi Jawa Tengah yang mampu menangani banyak bencana di Kudus dan Sayung Demak tanpa perlu “berteriak” ke BNPB.
Mayoritas bencana (92 persen) adalah hidrometeorologi basah, disusul hidrometeorologi kering (7persen) dan geologi vulkanologi (1 persen). Suharyanto mengingatkan, “kita semua tidak boleh lengah,” mengingat rata-rata ada 20-25 bencana per hari dalam empat tahun terakhir.
Gubernur Luthfi mengakui bahwa Jawa Tengah adalah salah satu daerah rawan bencana. “Jawa Tengah merupakan salah satu market bencana nasional. Mencari bencana apa saja di Jateng ada,” ujarnya, menyebut banjir, rob, dan air pasang yang sering tak bisa dilawan.
Data Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana BPBD Provinsi Jateng menunjukkan, dari 1 Januari hingga 31 Mei 2025, tercatat 152 kejadian bencana, didominasi banjir (86 kejadian), tanah longsor (17), dan cuaca ekstrem (42).
Potensi bencana yang perlu diwaspadai hingga akhir tahun 2025 meliputi kekeringan, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), rob dan gelombang tinggi, angin kencang/puting beliung, gempa bumi, serta tsunami.
Langkah Pencegahan Jangka Panjang
Sebagai langkah pencegahan, Luthfi menyoroti normalisasi sungai dan penanaman mangrove (mageri segoro) untuk mengatasi banjir, rob, dan pendangkalan muara. Selain itu, ia juga menekankan pentingnya mengurangi penggunaan air tanah yang menyebabkan penurunan muka tanah dan abrasi.
“Kami edukasi untuk tidak menggunakan air tanah sehingga kita ganti dengan SPAM. Kalau tidak SPAM, Provinsi Jateng juga menggunakan desalinasi. Upaya pencegahan ini yang ke depan harus kita lakukan sehingga masyarakat kita sudah siap,” pungkasnya. (Lingkar Media Group Network)
