PATI, Mantranews.id – Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUTR) sekaligus Plt Sekda Kabupaten Pati, Riyoso, enggan menemui wartawan perihal pertanyaan peruntukan dana Pajak Bumi Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) untuk pembangunan infrastruktur jalan.Hal itu cukup disayangkan oleh Aktivis Yayak Gundul, dan ia menduga Riyoso menggalang-halangi tugas wartawan dalam mencari berita dan tidak terbuka dalam informasi publik.
Menurut Yayak, data yang hendak dicari oleh wartawan itu cukup penting di tengah gonjang-ganjing kenaikan PBB-P2 sebesar 250 persen dari Bupati Sudewo. Pasalnya, masyarakat saat ini bertanya-tanya apakah benar kenaikan pajak ini diperuntukkan untuk perbaikan infrastruktur di tahun 2025 ini.
“Pada saat wartawan itu mem WA ingin mencari data yang dalam hal inilah adalah Plt Sekda dan Kepala DPUTR yang bertanggungjawab pembangunan dan perbaikan jalan, bukan bupati. Karena bupati itu adalah pengambil kebijakan. Kepala dinas lah yang memiliki tanggungjawab bukan bupati. Kalau mem WA artinya wartawan itu perlu data. Sebagai pejabat apalagi kenal dengan wartawan tersebut tidak membalas, ini tanda tanya besar. Bagaimana mau menemui, balas WA saja tidak mau. Ini patut diduga pejabat tersebut menghalangi tugas wartawan, dimana wartawan harus mendapatkan data dari pejabat terkait untuk menulis berita,” ungkap Yayak panjang lebar, Rabu (29/7/2025).
Sikap tertutup dari seorang pejabat publik ini juga dipertanyakan olehnya. Padahal sebelum Riyoso mendapatkan jabatan sebagai Plt Sekda, disebut masih sangat terbuka terhadap wartawan.Kendati demikian, Yayak tetap menghormati Riyoso sebagai pejabat publik sekaligus orang kepercayaan Bupati Sudewo.
“Itu sah-sah saja, kalau memang punya kepentingan dan wajar kalau dia tertutup karena orang nomor satu kepercayaannya pak bupati. Kalau saya pribadi sebagai pengamat politik itu wajar saja, tetapi tidak boleh ada upaya atau niat untuk menghalangi wartawan mencari data,” tandasnya. (red)
