Pati, Mantranews.id – Anggota DPRD Pati Joni Kurnianto menyayangkan kebijakan Bupati Pati yang dinilai tidak pro rakyat. Janji-janji selama debat publik juga tak ditepati.
Pernyataan itu muncul merespons sejumlah fakta mengejutkan yang dibahas Pansus Hak Angket Pemakzulan Bupati Pati.
Sejumlah hal yang disorot seperti kenaikan PBB-P2 sampai 250 persen hingga pemberhentian honorer RSUD Soewondo.
“Karena jelas melanggar dari janjinya sebagai bupati. Banyak menimbulkan masalah dan kegaduhan, sehingga keinginan masyarakat dapat dipenuhi,” kata Wakil Ketua Pansus Hak Angket itu, Rabu (20/8/2025).
Minta Pansus Teliti Ungkap Fakta Kebijakan Bupati Pati
Joni juga meminta seluruh anggota pansus untuk berhati-hati dan teliti mengungkap fakta-fakta setiap kebijakan Bupati.
“Kita ingin lebih berhati-hati dan kita lebih rinci detail, karena dipantau seluruh Indonesia. Kita lihat betul saksi, korbanya secara detail,” ungkapnya. (Arif Febriyanto – Mantranews.id)
