Berita

DPRD dan Bupati Pati Sepakati KUA-PPAS Tahun 2026 Turun Rp 260 Miliar 

Bupati Pati

PATI, Mantranews.id – DPRD Kabupaten Pati bersama Bupati Pati menyepakati Kebijakan Umum APBD Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2026 sebesar Rp 2,7 triliun atau turun Rp 260 miliar dari tahun anggaran 2025 sebesar Rp 3 triliun. 

Hal itu disampaikan langsung oleh Ketua DPRD Pati Ali Badrudin saat pelaporan persetujuan anggaran sementara tahun 2026 di sidang paripurna bersama Bupati Sudewo dan wakilnya Risma Ardhi Chandra, Jumat (24/10/2025).

Ali mengungkapkan, adanya penurunan proyeksi anggaran di tahun depan karena adanya pemotongan transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, imbas dari dari adanya efisiensi anggaran.

“Tadi telah disepakati plafon anggaran sementara. Asumsi pendapatan tahun 2025 APBD nya Rp 3 triliun, tapi di tahun 2026 ini menjadi Rp 2,7 triliun, ada pengurangan Rp 260 miliar jadi ada penurunan. Karena transfer dari pusat menurun,” kata Ali Badrudin.

Selain itu, lanjut dia, ada beberapa sektor penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berkurang karena diambil-alih oleh pemerintah provinsi Jawa Tengah. 

Meskipun menyumbangkan PAD cukup besar setiap tahunnya, Ali bersama dengan Bupati Sudewo mengaku tidak bisa berbuat banyak karena memang sudah menjadi Kewenangan pemerintahan yang lebih tinggi.

“Kemudian ada beberapa pendapatan yang sekarang diambil profil yang mana dulu itu kewenangan kabupaten sepertinya TPI Juwana,” tambah politisi dari PDIP itu.

Disinggung soal anggaran pasti transfer dari pusat ke daerah, ia mengaku belum mengetahui secara pasti berapa besar nominalnya karena masih bersifat sementara.

“Pastinya belum tahu, tapi keseluruhan baik pendapatan asli daerah dan transfer dari pusat itu Rp 260 miliar sekian,” tutup pria asal Kayen ini.

Sementara itu, Bupati Sudewo menyampaikan bahwa kesepakatan KUAPPS 2026 telah melalui proses pembahasan mendalam di masing-masing komisi DPRD, Badan Anggaran (Banggar), serta melibatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Kesepakatan ini sudah melalui proses pembahasan di masing-masing komisi dan banggar. Insya Allah di tahun anggaran 2026, kami masih bisa memprioritaskan program untuk kepentingan rakyat,” ujar Sudewo.

Ia menjelaskan, arah pembangunan tahun 2026 akan difokuskan pada perbaikan infrastruktur jalan, normalisasi sungai, serta pembenahan pasar-pasar tradisional, disertai peningkatan pendidikan dan kesehatan. (Arif Febriyanto – Mantranews.id)