KUDUS, Mantranews.id – Progres pembangunan gedung RSUD Loekmono Hadi milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus diprediksi tidak akan selesai tepat waktu. Proyek senilai Rp44,6 miliar yang dikerjakan oleh PT MDH-JKI-KSO sejak Agustus 2025 dan ditargetkan rampung pada pertengahan Desember (136 hari kerja) itu, hingga November ini baru mencapai sekitar 25 persen.
Temuan tersebut disampaikan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Peduli Keadilan (LSM MPK) yang menduga adanya dugaan markup anggaran pada proyek yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tahun 2025 tersebut.
Perwakilan LSM MPK, Jamian, mengatakan pihaknya bersama tim telah meninjau langsung lokasi proyek. Menurutnya, temuan ini menjadi penting sebagai bentuk kontrol sosial masyarakat terhadap pelaksanaan proyek pemerintah.
“Kita sebagai sosial kontrol, identitas kami jelas. Kemarin ada teman saya ke sini mau lihat progresnya seperti apa, tapi dihalangi, tidak boleh. Yang bisa mengontrol (proyek) itu satu kepolisian, dua kejaksaan, tiga lembaga masyarakat,” ujarnya saat dikonfirmasi, Sabtu (8/11/2025).
LSM MPK menilai lambatnya progres pembangunan bisa disebabkan oleh adanya indikasi penyimpangan anggaran yang dilakukan oleh pihak kontraktor.
Atas temuan tersebut, LSM MPK berencana melaporkan dugaan ini ke DPRD Kudus dan meminta audiensi untuk membahas lebih lanjut persoalan proyek pembangunan RSUD Loekmono Hadi.
Menurut Jamian, proyek dengan nilai besar tersebut perlu mendapatkan pengawasan ketat agar tidak terjadi keterlambatan dan penyalahgunaan anggaran. (Arif Febriyanto – Mantranews.id)
