JAKARTA, Mantranews.id – Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo, menyampaikan kemarahannya atas temuan 300 ribu ton beras berkutu yang tersimpan di gudang-gudang Bulog. Temuan ini terungkap dalam kunjungan kerja Komisi IV DPR RI ke Yogyakarta, yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV, Titiek Soeharto.
Firman menyayangkan respons para pejabat terkait yang dinilainya tidak transparan dan justru membingungkan masyarakat dengan pernyataan yang bertolak belakang.
“Pejabat tersebut satu dengan yang lainnya membuat pernyataan yang simpang siur dan ini menunjukkan bahwa para pejabat jalan sendiri-sendiri menyikapi temuan ini karena mereka panik. Mereka tahu bahwa temuan ini pasti akan sampai ke presiden langsung, karena Mbak Titiek yang menemukan adanya beras berkutu ini,” ungkap Firman Soebagyo melalui keterangan tertulis pada Minggu (16/03/2025).
Firman juga mengkritik keras pernyataan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang menyebut bahwa beras berkutu masih bisa dikonsumsi manusia, sementara Wakil Menteri Pertanian menyatakan bahwa beras berkutu hanya layak dijadikan pakan ternak.
“Begitu mudah para pejabat publik membuat pernyataan. Terkesan ngawur dan apakah serendah itu derajat rakyat harus mengonsumsi beras berkutu yang tidak layak. Wamentan mengatakan bahwa beras berkutu seperti itu hanya bisa dikonsumsi untuk pakan hewan. Lalu apakah artinya menurut Kepala Bapanas selaku pejabat pemerintah menyetarakan manusia sejajar dengan hewan? Saya minta Kepala Bapanas harus mengklarifikasi pernyataannya tersebut dan meminta maaf kepada rakyat Indonesia,” sambung Firman.
Lebih lanjut, Firman menyoroti kurangnya empati pemerintah dalam menangani persoalan ini. Ia menegaskan bahwa beras berkutu ini merupakan sisa impor tahun lalu yang seharusnya segera didistribusikan, bukan dibiarkan menumpuk hingga tidak layak konsumsi.
Diketahui, tahun lalu pemerintah mengimpor 2 juta ton beras, dan kini sebanyak 300 ribu ton di antaranya mengalami penurunan kualitas.
“Lebih konyol lagi pembuat kebijakan tidak sadar bahwa beras yang berkutu ini adalah sisa impor tahun lalu dan mereka yang membuat kebijakan tidak sadar bahwa beras tersebut dibeli dengan uang negara yang bersumber dari uang rakyat,” jelas Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini.
Firman pun mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk menegur keras para pembantunya dan mengevaluasi kinerja mereka, guna menentukan apakah masih layak dipertahankan dalam pemerintahan atau tidak.
Dalam rapat bersama Komisi IV, Menteri Pertanian Amran Sulaiman telah menegaskan bahwa beras berkutu tidak boleh didistribusikan kepada masyarakat, dan pernyataan ini mendapat dukungan dari Komisi IV DPR RI.
Namun, Firman mempertanyakan mengapa Kepala Bapanas masih mengeluarkan pernyataan yang kontradiktif dan membingungkan masyarakat.
“Tetapi yang menjadi pertanyaan besar Kepala Bapanas kok masih membuat pernyataan yang kontroversi dan membingungkan rakyat. Apakah ada unsur kesengajaan agar reputasi pemerintahan Prabowo jelek di masyarakat. Kalau itu terjadi alangkah naifnya para pembantu presiden ini. Kemana kiblatnya?” tegas Firman.
Iya pun mengingatkan agar para pejabat lebih berhati-hati dalam mengeluarkan pernyataan, terutama di tengah situasi bangsa yang sedang sulit. Ia menilai bahwa alih-alih meredakan keresahan publik, pernyataan yang tidak bertanggung jawab justru dapat menambah beban bagi Presiden.
“Hendaknya para pejabat publik harus lebih hati-hati dalam membuat pernyataan jangan menambah beban presiden yang telah bertubi-tubi dapat tekanan masyarakat akibat pagar laut, disusul LPG 3 kg dan bensin oplosan,” pungkas Firman Soebagyo yang juga Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI. (Mantranews.id)
