Berita Headline Politik

Anggota DPR RI Fraksi Golkar Dukung Penuh Bupati Pati Sudewo Sapu Bersih Praktik-Praktik Korupsi

Korupsi

JAKARTA, Mantranews.id Maraknya dugaan praktik suap menyuap dalam proses rekrutmen pegawai di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati, Jawa Tengah (Jateng) mendapat sorotan dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Fraksi Partai Golkar Firman Soebagyo.

Menurut Firman yang juga Ketua Umum Ikatan Keluarga Kabupaten Pati (IKKP), menegaskan bahwa Bupati Pati Sudewo berkomitmen memberantas korupsi di lingkungan pemerintahannya maka oknum yang melakukan praktik-praktik suap menyuap dan korupsi, kolusi, nepotisme (KKN) akan ditertibkan dan dibersihkan.

Tidak di RSUD saja, melainkan semua elemen. Baik di tingkat perangkat desa, pegawai honorer, PPPK, dan lelang penempatan jabatan.

“Penertiban rekrutmen pegawai dengan pola bayar harus dihentikan dan diberantas dan tidak hanya sampai di RSUD saja, tetapi harus semua elemen sampai dengan tingkat rekrutmen perades, honorer, PPPK, dan lelang penempatan jabatan harus bersih dari suap,” ucapnya melalui keterangan tertulis yang diterima pada Sabtu (12/4/2025).

Menurutnya hal itu sesuai komitmen Partai Golkar bersama Bupati Pati Sudewo serta Wakil Bupati Pati Candra, yang salah satu pernyataan Firman Soebagyo kala itu dari Partai Golkar adalah jika Sudewo terpilih dan menang Pilkada Pati, maka ia harus menghilangkan praktik-praktik korupsi. Di antaranya rekrutmen pegawai sampai dengan perades.

“Sudewo harus menghilangkan praktik-praktik korupsi dalam proses rekrutmen pegawai sampai dengan perangkat desa, harus bebas bayar, karena praktik bayar-membayar yang seperti ini di Kabupaten Pati sudah meresahkan masyarakat dan sudah banyak memakan korban,” tegasnya.  

Oleh karena itu, menurut dia, Golkar sebagai partai pengusung harus mendukung dan mengawasi supaya tindakan tegas Bupati Pati dalam rangka bersih-bersih pemerintahan ini dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan di semua sektor.

“Dengan spirit dan semangat bersih-bersih ini adalah bertujuan baik agar pemerintahan berjalan lebih baik dengan SDM yang unggul, bukan SDM bayar,” imbuhnya. (NAY – Mantranews.id)