SEMARANG, Mantranews.id – Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ahmad Luthfi didampingi Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen, dan Sekretaris Daerah (Sekda) Sumarno, meresmikan Kantor Gubernur Rumah Rakyat dan Program Beasiswa Luar Negeri di kompleks kantor Gubernur Jateng, Semarang, Senin (5/5/2025). Keberadaan Kantor Gubernur Rumah Rakyat, menjadi tempat masyarakat menyampaikan permasalahannya.
“Kantor gubernur ini tidak hanya tempat kerja saya gubernur, wakil gubernur, Pak Sekda. tetapi rumah ini kita gunakan, kantor ini kita gunakan untuk melakukan komunikasi dua arah, brainstorming, dengan membuka ruang bagi masyarakat kita untuk datang, dengan mengadukan segala permasalahan-permasalahan ada di wilayah,” kata Ahmad Luthfi.
Menurutnya, Kantor Gubernur Rumah Rakyat ini akan menerima masyarakat sesuai dengan topik yang nanti ditentukan. Contoh, hari ini topik tentang pendidikan. Maka masyarakat terkait guru, siswa, orang tua, dan siapa pun, boleh mengadu tentang permasalahan-permasalahan.
Kemudian, imbuh Luthfi, hari berikutnya bisa nelayan, petani, dan apa pun, dengan dinas atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dengan pelayanan publik, yang mana ruangnya dibuka di Kantor Gubernur Rumah Rakyat. Bagi daerah yang wilayahnya jauh dari kantor gubernur, bisa di masing-masing Bakorwil yang sudah disiapkan.
“Contoh misalkan Eks Keresidenan Solo Raya, yang Sragen, kemudian yang Karanganyar, kemudian Wonogiri, dia tidak perlu datang ke sini terlalu jauh, dia cukup di Bakorwil yang fungsinya sama,” jelasnya.
Hal itu juga berlaku seperti di Eks Keresidenan Pati, Pekalongan, Banyumas, dan daerah lain yang ada Bakorwilnya. Luthfi menyampaikan, Bakorwil juga sebagai kepanjangtanganan pemprov, untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat yang mengadu.
“Ini bentuk-bentuk daripada keterbukaan kita, dalam rangka pelayanan publik. Sekaligus sebagai balancing, koreksi bagi kita, terkait dengan unsur pelayanan ASN di tempat kita,” ujarnya.
Selain itu, terang dia, ada juga website untuk mengadu terkait masalah yang ada 1×24 jam. Sehingga masyarakat boleh mengadu kepada OPD atau dinas terkait, yang sudah dibekali 1×24 jam untuk masyarakat mengadu, berikut solusinya.
“Nah ini yang perlu masyarakat kita, artinya button up permasalahan sosial di Jawa Tengah harus bisa di-cover oleh pejabat-pejabat kita. Dari mulai gubernur, wakil gubernur, sekda, OPD yang lain. Termasuk, mungkin nanti akan segera kita linierkan dengan para bupati/ wali kota di wilayah kita,” jelas Luthfi.
Oleh karena itu, masyarakat siapa pun boleh mengadu langsung, untuk datang ke kantor Gubernur.
“Sehingga tidak ada celah bagi masyarakat kita, yang mempunyai problem solving di wilayah,” imbuh Luthfi. (HMS – Mantranews.id)
