PATI, Mantranews.id – Ketua Paguyuban Kepala Desa se-kabupaten Pati (Pasoepati) Pandoyo, mendukung penuh kebijakan presiden Prabowo terkait pembentukan Koperasi Desa Merah Putih dan Danantara.
Pandoyo meyakini dua kebijakan tersebut akan mampu membawa kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di lingkup desa. Kegiatan ekonomi skala menengah keatas di desa selama ini dinilai Pandoyo banyak yang dikuasai oleh orang dengan modal besar.
Sehingga membuat masyarakat kecil hanya menjadi pangsa pasar tanpa dilibatkan dalam prosesnya.
“Pasca reformasi 98 ekonomi nasional meniru negara demokrasi yang maju dengan menganalogkan seolah-olah Indonesia ini sudah menjadi negara maju. Dari situ desa mulai ketinggalan, dan atau boleh dikata desa mulai kurang diperhatikan. Banyak bisnis di desa dikuasai korporat/gabungan pebisnis besar seperti ternak ayam, pasar modern, aneka pakan dan lain-lain,” ungkap Pandoyo, Kamis (1/5/2025).
Untuk itu adanya koperasi desa merah putih yang saat ini digaungkan oleh Presiden Prabowo diharapkan Pandoyo mampu membenahi ekonomi masyarakat desa. Tentunya dengan harapan mampu menggerakkan ekonomi masyarakat melalui sistem koperasi.
“Dari situasi inilah kemudian lahirlah instruksi presiden nomor 9 tahun 2025 dengan pembentukan koperasi Desa/ kelurahan merah putih, tentunya sasaran dan target utamnya adalah memberikan permodalan yg memadai untuk kebangkitan ekonomi desa,” tambah Pandoyo yang juga Kades Tegalharjo, Kecamatan Trangkil.
Untuk itu, lanjutnya, ada 2 hal yang jadi prioritas presiden terkait dengan upaya membangun serta memberdayaan desa agar desa dan segala potensi serta steak holdernya kembali menggeliat, bangkit dan maju serta mandiri. Yaitu Ekosistem ekonomi desa harus kuat dan peran negara dalam industri- industri besar yang strategis.
“Dengan kebutuhan investasi yang besar dan kuat harus di olah secara maksimal dan tidak bergantung pada asing atupun korporat yang lebih beroriantasi pada bisnis belaka bahkan lebih spesifik lagi hanya bisnis keluarga/kelompok mapan, sehingga terbentuklah Denantara,” ucapnya.
Pandoyo menambahkan, Bank-bank besar ataupun bank-bank milik negara (Himbara) 60% kredit mengucur pada korporasi besar dan hanya sedikit sekali yg menetes ke bawah, utamanya kepada UMKM atau ke desa desa. (rif)
