KENDAL, Mantranews.id – Perolehan pendapatan daerah dari sektor pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) di Kabupaten Kendal hanya dipatok Rp 1,5 miliar. Angka itu tak sepadan dengan kerusakan lingkungan.
Dalam kesempatannya, Wakil Bupati (Wabup) Kendal Benny Karnadi meminta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kendal untuk kembali menghitung target pajak MBLB.
“Itu yang tidak benar Bapenda, targetnya seharusnya benar-benar dihitung. Tadi ada yang ngomong ada 200 truk per hari. Nah seandainya 200 truk, kalau truknya kecil (ukuran) 5 kubik, dikali (retribusi) Rp 4 ribu, sehari Rp 4 juta. Sebulannya Rp 120 juta. Kok bayar pajak Rp 20 juta dapat penghargaan itu apa, tidak jelas sekali,” ujar Mas Benny, sapaan akrabnya, Kamis (1/5).
Ia berharap pajak MBLB kembali dikaji dan bisa naik. Sehingga bisa mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kendal.
“Harusnya targetnya Rp 20 miliar. Seperti DBHCHT alokasinya kembali ke masyarakat. Kalau Rp 1,5 miliar itu dikembalikan untuk rehabilitasi jalan di wilayah tambang itu tidak ada efeknya,” tegasnya.
Pihaknya juga berencana membentuk desk khusus untuk mengatasi hal ini. “Kita mungkin segera bikin desk khusus untuk masalah ini supaya lebih maksimal lagi,” beber Wabup Benny.
Senada, Ketua Komisi C, Sisca Meritania mengatakan usaha penambangan di Kabupaten Kendal saat ini telah menjamur. Jika pajaknya dikelola dengan baik tentunya akan meningkatkan PAD Kendal.
Menurut Sisca, selain pengawasan yang intens, harus ada sebuah sistem untuk menertibkan para penambang maupun sopir truk dalam kewajibannya membayar pajak.
“Belum ada sistem yang benar-benar bisa menertibkan persoalan terkait pajak dari galian C. Jadi menurut saya harus ada sistem kayak barcode. Ya tapi kembali lagi ini kebijakan dari Pemda. Kalau kami hanya mengawasi saja,” ucapnya.
Terpisah, Kepala Bapenda Kendal Abdul Wahab menyampaikan, pihaknya akan berupaya membuat satgas pajak MBLB, sehingga target penambangan bisa segera ditingkatkan.
“Jadi mencocokkan yang diambil dengan yang dibayar. Itu saja yang bisa kita lakukan. Kita kemarin sudah menginisiasi satgas pajak MBLB, ini tinggal nanti nunggu proses. Mudah-mudahan melalui SK Bupati kita akan turun ke lapangan,” jelas dia. (Arvian Maulana | Mantranews.id)
