SEMARANG, Mantranews.id – Gabungan pelaku usaha yang tergabung dalam Koperasi Produsen Tahu Tempe Indonesia (Kopti) Jawa Tengah (Jateng) melakukan audiensi dengan Gubernur Jateng Ahmad Luthfi di kantornya, Rabu (7/5/2025).
Ketua Kopti Jateng, Sutrisno Supriantoro mengadu mengenai harga kedelai yang mengalami kenaikkan sejak Maret 2025. Saat ini, harga kedelai mencapai Rp9.800/kg dari semula Rp8.400/kg.
Selain itu, stok dari importir juga semakin menipis. Padahal, kebutuhan kedelai Jateng per bulan hampir 40.000 ton. Sementara, 90 persen kebutuhan kedelai diimpor dari Amerika.
“Kita berharap ada dukungan dari pemerintah pusat, terhadap gejolak yang terjadi,” kata Sutrisno Supriantoro.
Untuk memenuhi kebutuhan kedelai dalam negeri, Sutrisno berharap pemerintah bisa memacu peningkatan produktivitas kedelai dalam negeri, sehingga produsen tahu tempe tidak bergantung pada kedelai impor.
Menanggapi keluhan para produsen tahu tempe, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyampaikan bahwa tata niaga kedelai diatur oleh pemerintah pusat. Pihaknya pun berjanji akan membantu mengomunikasikannya.
“Untuk tata niaga kedelai memang harus koordinasi kementerian terkait. Kita harus menyesuaikan kebijakan pusat. Tapi, kita juga harus punya kreasi sendiri agar koperasi kita eksis,” ucap Gubernur Jateng Ahmad Luthfi.
Terkait masukan untuk memacu produktivitas kedelai dalam negeri, Luthfi sepakat karena Jateng memiliki potensi kedelai lokal yang cukup banyak.
“Potensi kedelai kita sebetulmya banyak. (Ada) di Grobogan, Wonogiri, Cilacap, Kebumen, Purworejo. Coba nanti Kepala Dinas Pertanian (Jateng) itu nanti dipikirkan,” ujar Luthfi.
Sementara itu, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Pemprov Jateng Sujarwanto Dwiatmoko menyampaikan bahwa harga kedelai memang saat ini mengalami kenaikan, tetapi masih di bawah Harga Acuan Pemerintah (HAP), yakni Rp12 ribu/kg. Sehingga, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng belum bisa mengambil kebijakan intervensi dengan pemberian subsidi.
“Saat ini harga rata-rata kedelai Rp11.100, jadi belum bisa diintervensi dengan mengeluarkan subsidi,” tegasnya. (HMS – Mantranews.id)
