Berita Ekonomi Pemerintahan

Kades di Kendal Khawatir Kopdes Merah Putih Ancam Pembangunan Desa

Kepala Dispermasdes Kendal, Yanuar Fatoni. (Arvian Maulana | Mantranews.id)

KENDAL, Mantranews.id – Sejumlah kepala desa (kades) di Kabupaten Kendal mengaku khawatir jika program Koperasi Desa atau Kopdes Merah Putih mengancam pembangunan desa.

Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermasdes) Kabupaten Kendal Yanuar Fatoni saat ditemui di Ruang Paringgitan Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Kendal, pada Selasa (11/3).

“Yang jelas ada beberapa desa yang keberatan dengan adanya Kopdes Merah Putih. Tetapi bukan penolakan terhadap koperasinya,” ujar Yanuar.

Ia menyebut, rasa keberatan ini muncul lantaran para kepala desa khawatir jika pembentukan Kopdes Merah Putih justru mengancam pembangunan desa yang bersumber dari Dana Desa (DD).

“Ketika sumber penganggarannya diambilkan dari Dana Desa, otomatis desa itu tidak ada pembangunan sama sekali,” jelas dia.

Namun demikian, pihaknya akan tetap mendukung adanya Kopdes Merah Putih, meskipun sampai saat ini pihaknya belum menerima surat edaran resmi terkait petunjuk pelaksanaan maupun petunjuk teknisnya.

“Kami men-support apapun yang menjadi kebijakan pemerintah pusat. Saat ini kami masih menunggu petunjuk teknisnya,” imbuh Kepala Dispermasdes Kendal itu.

Selain itu, dirinya juga mengaku belum mengetahui apakah keberadaan koperasi itu akan tumpang tindih dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang sudah lebih dulu ada.

“Harapannya BUMDes dengan koperasi ini bisa berkolaborasi,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Kepala Desa (Kades) Ngampel Wetan, Kecamatan Ngambel, Kendal, Abdul Malik mengungkapkan kekhawatirannya jika Dana Desa diplotkan untuk Kopdes Merah Putih.

Sebab, satu Kopdes butuh anggaran Rp 3-5 miliar. Anggaran pengadaan Kopdes itu diambil dari DD yang sistemnya dicicil. Sedangkan setiap desa hanya memiliki DD kurang dari Rp 1 miliar per tahunnya.

“Takutnya kalau kemudian pemakaian Dana Desa yang sudah ada sekarang kemudian diplot, diambil untuk koperasi desa. Itu yang kami tidak setuju,” katanya, Senin (10/3). (Arvian Maulana | Mantranews.id)